Api kembali menjilati sebagian hutan di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Akibatnya, impor asap kembali terjadi hingga ke Singapura. Pemerintah terus didesak segera padamkan asap. Jangan sampai, Presiden Jokowi blusukan lagi ke hutan.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, di medio Januari-Agustus 2016 ada 12.884 titik api atau hotspot di Sumatera dan Kalimatan. Jumlah tersebut, 61 persen lebih kecil dari tahun lalu dengan 32.734 titik api.
"Kebakaran tidak akan meluas seperti 2015," ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho, di kantor BNPB, Jakarta, kemarin. Meski tidak sebesar tahun lalu, kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan telah mengirimkan asap hingga ke negara tetangga, Singapura. Dilansir
BBC, ekspor asap terjadi sejak Sabtu (27/8) lalu.
Data Badan Lingkungan Nasional Singapura (NEA) menyebutkan Indeks Standar Polutan (PSI) yang mencakup pemantauan terhadap enam zat polutan mencapai 143 di bagian barat dan utara kota pada pukul 07.00 waktu setempat. Kemudian pada pukul 12.00, PSI mencapai 137.
PSI di bawah 200 masuk kategori 'tidak sehat', dan di atas 201 hingga 300 'sangat tidak sehat'. Adapun angka yang melampaui 300 dianggap 'berbahaya'.
Yusfebri Mianta, seorang warga Indonesia yang bermukim di Singapura, mengamini sudah merasakan dampak asap sejak Jumat (26/8). "Bau asap sudah sangat tercium, apalagi ketika angin kencang. Karena itu, jendela di apartemen, saya tutup rapat. Pemandangan dari gedung apartemen juga mulai samar-samar," kata Yusfebri kepada
BBC.Melanjutkan Sutopo, permasalahan asap hingga ke negara tetangga tidak dapat diprediksi. Pasalnya, urusan asap tergantung arah angin yang berhembus. "Apakah akan menyebar ke negara tetangga lagi, tergantung anginnya," ujar Sutopo.
Sutopo mencontohkan, misalkan di Filpina atau Jepang sedang terjadi siklon tropis atau angin yang kekuatannya cukup besar, maka, asap kebakaran hutan yang ada di Riau bisa ditarik ke arah siklon tersebut.
Seperti diketahui, Riau adalah Provinsi terbesar penyumbang asap kali ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat, dari 167 titik api yang masih membakar hutan dan lahan di Pulau Sumatera, 145 hot spot di antaranya berada di Riau.
"Pukul 06.00 WIB pagi ini (kemarin) terdeteksi oleh satelit terdapat 167 titik panas berada di Sumatera. Titik panas itu tersebar pada tujuh provinsi, 86 persen lebih atau 145 titik di antaranya di Riau," ujar Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Stasiun Pekanbaru Slamet Riyadi, kemarin.
Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menyatakan pemerintah tidak tinggal diam menghadapi kebakaran lahan dan hutan di Sumatera dan Kalimantan. Apalagi, asap kebakaran hutan dan lahan saat ini mulai mengganggu aktivitas masyarakat di beberapa daerah, hingga ke negara tetangga, Singapura. "Sekarang ini, kami berusaha sebaik-baiknya untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan di Riau, yang dicurigai sebagai sumber asap," ujar Siti, Sabtu (27/8) lalu.
Sampai dengan 25 Agustus, lanjut Siti Nurbaya, sudah 45 juta liter air yang dijatuhkan di Riau dan lebih dari 3 juta liter air yang dijatuhkan di Sumsel untuk memadamkan kebakaran dan titik api melalui udara. Di Kalbar, Kalteng, dan Jambi, upaya pemadaman lewat udara juga sudah mulai dilakukan.
Seperti diketahui, di tengah bencana asap September tahun lalu, Presiden Jokowi menyempatkan diri blusukan ke sejumlah lahan terbakar, seperti Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan dan Desa Guntung Damar, Banjar Baru, Kalimantan Selatan.
Blusukan ini jadi fenomenal karena Presiden melihat langsung lahan yang baru saja habis terbakar. Di sejumlah foto yang dimuat media cetak nasional, terlihat Jokowi yang mengenakan kemeja putih dan celana hitam tampak termenung sendiri di tengah kepulan asap bekas lahan terbakar.
Terpisah, anggota Komisi IV DPR, Hamdhani menekankan, pemerintah pusat dan daerah saling berkolaborasi memadamkan api di daerah terdapat titik api. Jangan sampai, Presiden Jokowi turun gunung ke daerah untuk mengatasi kebakaran hutan. "Jangan tunggu Pak Presiden blusukan lagi ke hutan," ujar Hamdhani kepada
Rakyat Merdeka.
Hamdhani menjelaskan, kunci dari cepatnya penanganan kebakaran hutan adalah pemerintah daerah itu sendiri. Menurutnya, setiap daerah memiliki tim operasi terpadu daik dari Korem, Badan Penanggulangan Bencana, kepolisian, pemda, hingga rakyat setempat. "Jika di daerah sendiri antusias dan cepat atasi kebakaran, Insya Allah api tidak meluas dan cepat padam," katanya.
Menurutnya, pemerintah pusat telah melakukan langkah antisipasi kebakaran hutan yang terbukti telah menurunkan jumlah titik api jika dibandingkan tahun lalu. ***
