JIKA melihat kondisi Jakarta saat ini, layakkah kita sebagai warga memilih kembali Gubernur Dzolim, Basuki Tjahaja Purnama untuk melanjutkan kembali jabatannya? Pertanyaan ini tentu juga kita bisa pertanyakan lagi kepada partai politik pendukungnya (Nasdem, Hanura dan Golkar) dan juga parpol lainnya yang nanti tiba-tiba mendukung petahana ini. Kenapa pertanyaan ini muncul, tentunya banyak argumentasi dan alasan yang jelas mengingat prestasi maupun prilaku yang menurut sebagian rakyat Jakarta sangat tidak layak.
Ada 3 dasar pemikiran untuk mempertimbangkan gubernur dzolim ini tidak layak didukung maupun dipiih kembali:
1. Kasus Hukum
Masalah yang dihadapi petahana ini pada kasus dugaan korupsi di Rumah Sakit Sumber Waras, pembelian tanah di Cengkareng, dan tanah BMW. Semua sangat terang dan jelas, petahana mempunyai andil besar merugikan negara dalam jumlah yang sangat luar biasa, bahkan untuk Rumah Sakit Sumber Waras sudah melalui audit investigasi BPK itu masih bisa lolos, semua itu berkat lindungan Yang Mulia Presiden Indonesia saat ini. Selanjutnya kasus reklamasi yang patut di duga sarat muatan korupsi dana CSR yang tidak dapat dipertanggungjwabkan penggunaannya serta izinnya yang dikeluarkan sangat merugikan nelayan yang selama ini memanfaatkan pantainya sebagai sumber kehidupan rakyat kecil di pesisir pantai Jakarta Utara.
2. Kinerja
Prestasi sang petahana sangatlah buruk. APBD yang tidak terserap dengan sempurna, bahkan mendapat teguran dari pemerintah pusat. Hubungan politik yang tidak harmonis dengan Legislatif juga memperburuk situasi kerja dan hanya menghasilkan kegaduhan yang tidak kondusif bagi pelaksanaan pemerintahan. Bahkan, hubungan kerja dengan lembaga terkecil di masyarakat yaitu RT dan RW pun mengalami kendala yang sangat fatal. Serta angka kemiskinan dan pengangguran yang semakin meningkat, dan banyak lagi masalah yang timbul mengakibatkan sebagian masyrakat Jakarta muak dan jenuh terhadap problem yang disebabkan oleh arogansi petahana ini.
3. Ahlak dan Perilaku
Dalam poin ini sudah jelas masyarakat paham benar bagaimana pola pikir, ucapan dan kata-kata yang kotor dan selalu merendahkan orang lain. Tentu ini wajib menjadi pertimbangan kita untuk memilih kembali sang gubernur dzolim ini. Baru-baru ini, dia mengajukan gugatan ke MK mengenai cuti yang sudah di atur UU. Anehnya, pada masa Pilkada sebelumnya justru gubernur dzolim ini bicara lantang memprotes Fauzi Bowo (petahana saat itu) untuk cuti dengan alasan agar tidak menggunakan kekusaannya untuk kepentingan pencalonan kembali menjadi gubernur, inkonsisten. Perilaku yang menyesatkan juga mengenai deparpolisasi yang membuat para politisi, bahkan Ibu Megawati sangat marah dan tersinggung.
Sang gubernur dzolim juga sesumbar akan maju independen dan mampu mengumpulkan 1 juta KTP. Ini pun dilanggar dan tiba-tiba berubah pikiran untuk maju melalui parpol yang sudah dijelek-jelekan dan dihina. Sekarang parpol itu sangat disembah-sembah. Dengan wajah munafiknya, dia mengatakan bahwa parpol sangat dibutuhkan buat mendukungnya kembali menjadi gubernur. Herannya parpol pendukung saat ini pun seakan akan tidak mempunyai harga diri. Seakan-akan ini dunia politik dan sah-sah saja seperti itu.
Pandangan saya sangat berbalik dengan sikap parpol tersebut, justru menimbulkan tidak simpatiknya bagi masyrakat. Menghalalkan segala cara untuk parpol mendukung sang gubernur dzolim tersebut, bahkan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan negatif seperti apakah partai-partai tersebut menerima dana besar dari pengusaha hitam di belakang sang gubernur dzolim atau ada intervensi dari kekuasaan pusat, entahlah.
Semua perilaku dan pola pikir yang sangat naif ini sangat melekat pada petahana, kalaupun masih ada yang memilih nanti saat pilkada 2017, banyak pertanyaan miring dalam diri saya.
Berdasarkan data-data diatas yang saya sampaikan, masih banyak lagi pertimbangan yang bisa menjadi bahan untuk mempertimbangkan kembali mendukung dan memilih sang gubernur dzolim tersebut.
Besar harapan saya agar parpol pendukung menarik dukungan. Saya yakin jika itu dilakukan akan mendapat respon yang positif di masyarkat. Bahkan saya yakin Pemilu 2019 akan menjadi parpol unggulan di DKI Jakarta. Tetapi sebaliknya, Saya yakin parpol tersebut akan menjadi parpol yang hina dan akan merosot pada pemilu 2019 nanti jika tetap mempertahankan dukungannya.
Membangun Jakarta tanpa gubernur dzolim akan lebih bermakna, karena berarti rakyat Jakarta mampu melawan pengusaha hitam di belakang sang petahana. Mari kita bersatu, mari kita bergandengan tangan dan mari kita satukan hati dan jiwa kita untuk Jakarta yang kita cintai ini. Demi anak cucu kita kelak di kemudian hari, agar kita tidak menjadi asing (tamu) di tanah tumpah darah sendiri. [***]
Jamran(Koordinator Aliansi Masyarakat Jakarta Utara)
