Berita

Ilustrasi/Net

Pertahanan

Diluruskan, Komisi I Belum Akan Bahas Pergantian KaBIN di Paripurna

SELASA, 23 AGUSTUS 2016 | 01:03 WIB | LAPORAN:

Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis meluruskan informasi mengenai adanya sebuah agenda paripurna DPR RI, Selasa (23/8) di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta.

Dia menegaskan, isi agenda yang menyebutkan bahwa pimpinan DPR akan mengumumkan surat Presiden Joko Widodo terkait pergantian Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) itu tidak benar.

"Belum, barusan 5 menit saya telepon sekretariat belum ada surat soal itu (BIN)," tegas dia ketika dikonfirmasi wartawan, Senin (22/8).


Karenanya, Abdul memastikan dalam paripurna, DPR tidak akan membahas tentang pergantian KaBIN.

"Ya belum ada, masa malam-malam anter surat," terangnya

Selain agenda tersebut, beredar juga kabar bahwa Komisi I DPR RI sebagai mitra kerja BIN pekan depan akan melakukan fit and proper test terhadap Wakapolri Komjen Budi Gunawan yang digadang-gadang menggantikan Sutiyoso.

"Kalau su‎rat sudah masuk, nanti diproses masuk Bamus kemudian ke kita untuk fit and proper tes, kan begitu," tukasnya ditanya informasi di atas.

Adapun agenda yang beredar di kalangan wartawan itu berisi demikian:

Hari Selasa (23/08) di Rapat Paripurna DPR, Pimpinan DPR akan umumkan Surat Presiden Jokowi kepada DPR terkait pencalonan Komjen (Pol) Budi Gunawan Sebagai Calon Tunggal Kepala Badan Intelejen Negara (BIN).

Surat dikirim Istana cq Menteri Sekretaris Negara pada Hari Jumat (19/08) pukul 14:00. [sam]

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya