Berita

Rachmawati Soekanoputri/Net

Politik

Rachma: Warga Yang Punya Dua Kewarganegaraan Itu Berbahaya!

KAMIS, 18 AGUSTUS 2016 | 13:47 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Kasus Arcandra Tahar membuat mata seluruh bangsa Indonesia menjadi melek bahwa kewarganegaraan Indonesia haras jelas dan tidak boleh abu-abu.

Demikian disampaikan tokoh nasional Rachmawati Soekarnoputri. Setiap warga, tegas Rachma, harus memilih kewarganegaraan secara jelas apakah karena kelahiran campuran atau karena naturalisasi. Dan yang diaspora harus jelas kemana ia memilih berbakti untuk negara dan bangsa.

"Jadi nasionalismenya tidak abu-abu, kaki kiri WNI tapi kanan WNA. Warganegara dua kaki," tegas Rachma dalam keterangan beberapa saat lalu (Kamis, 18/8).


Menurut Rachma, warga negara yang memiliki dwikewarganegaran sangat berbahaya karena rentan dapat berbuat apa saja demi kepentingan saja, baik untuk kelompok kanan atau kiri. Seperti modus operandi agen intelijen yang bekerja untuk tujuan dan kepentingan negara lain.

"Seperti kasus Archandra bahwa di balik dwikenegaraan yang disandangnya, ternyata melekat kepeningan proxy untuk mendapatkan ijin perpanjangan eksport kondesat PT. Freeport," ungkap Rachma.

Menurut Rachma, agen intelijen dengan dua kewarganegaraan ini sangat terbuka. Dan modus operandi yang diperankannya, baik sebagai state-actor atau non-state-actor memakai pola tangan ketiga untuk siapa ia bekerja.

"Indonesia dengan penguasa sekarag yang berwatak 'peng-asong' sudah menjadi target proxy war, terutama penguasaan di bidang sumber daya energi, food dan moneter," demikian Rachma. [ysa]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya