Berita

Rachmawati Soekanoputri/Net

Politik

Rachma: Warga Yang Punya Dua Kewarganegaraan Itu Berbahaya!

KAMIS, 18 AGUSTUS 2016 | 13:47 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Kasus Arcandra Tahar membuat mata seluruh bangsa Indonesia menjadi melek bahwa kewarganegaraan Indonesia haras jelas dan tidak boleh abu-abu.

Demikian disampaikan tokoh nasional Rachmawati Soekarnoputri. Setiap warga, tegas Rachma, harus memilih kewarganegaraan secara jelas apakah karena kelahiran campuran atau karena naturalisasi. Dan yang diaspora harus jelas kemana ia memilih berbakti untuk negara dan bangsa.

"Jadi nasionalismenya tidak abu-abu, kaki kiri WNI tapi kanan WNA. Warganegara dua kaki," tegas Rachma dalam keterangan beberapa saat lalu (Kamis, 18/8).


Menurut Rachma, warga negara yang memiliki dwikewarganegaran sangat berbahaya karena rentan dapat berbuat apa saja demi kepentingan saja, baik untuk kelompok kanan atau kiri. Seperti modus operandi agen intelijen yang bekerja untuk tujuan dan kepentingan negara lain.

"Seperti kasus Archandra bahwa di balik dwikenegaraan yang disandangnya, ternyata melekat kepeningan proxy untuk mendapatkan ijin perpanjangan eksport kondesat PT. Freeport," ungkap Rachma.

Menurut Rachma, agen intelijen dengan dua kewarganegaraan ini sangat terbuka. Dan modus operandi yang diperankannya, baik sebagai state-actor atau non-state-actor memakai pola tangan ketiga untuk siapa ia bekerja.

"Indonesia dengan penguasa sekarag yang berwatak 'peng-asong' sudah menjadi target proxy war, terutama penguasaan di bidang sumber daya energi, food dan moneter," demikian Rachma. [ysa]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Negeri Para Bocil

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:14

DPR Tidak Boleh Hadapi Pendemo dengan Pendekatan Keamanan

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:02

Tak Benar Yayasan Syarif Hidayatullah Berkonflik dengan UIN Jakarta

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:45

Desil DTSEN Tak Boleh Merugikan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:34

Beban Kesehatan Karhutla Tembus Rp120 Triliun

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:22

Pejabat Jangan Merasa Sok Tahu Persoalan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:12

Jokowi seperti Gelisah dengan Pernyataan Budi Arie

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:28

Dinas Perumahan Harus Bergerak Cepat Tuntaskan Masalah Warga Taman Rasuna

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:16

Naik Motor dari Indramayu, Konten Kreator Ini Semangat Ikut Demo di DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:00

Polri Kumpulkan Donasi Rp12,6 Miliar untuk NTT

Kamis, 27 Agustus 2026 | 03:46

Selengkapnya