. Pilkada serentak memang baru akan digelar di bulan Februari 2017. Namun menjelang pendaftaran calon pasangan resmi ke KPUD setempat, rekomendasi politik dari partai-partai pengusung sangat mempengaruhi konstelasi politik lokal.
Pengamat komunikasi politik dari Pascasarjana Universitas Bina Nusantara Jakarta, Dr Muhammad Aras mengakui pilkada tidak terlepas dari berbagai kepentingan elite lokal dalam mencalonkan diri atau dicalonkan oleh partai politik.
Akibatnya, penguasa partai politik di daerah kerap membuka terjadinya transaksi politik bahkan memungkinkan terjadinya nepotisme dalam pencalonan kepala daerah.
Harus diakui, masyarakat kita dewasa ini sangat sensitif dengan isu-isu nepotisme apalagi korupsi dan kolusi. Sehingga sangat wajar jika ada calon yang terindikasikan KKN maka pemilih akan jengah dan positioning partai untuk investasi politik di Pemilu 2019 nanti akan jeblok," kata Aras dalam keterangan beberapa saat lalu (Rabu, 17/8).
Pilkada serentak 2017 sendiri, katanya, masih diwarnai dengan aroma nepotisme di beberapa daerah. Misalnya, kerabat terpidana kasus korupsi mantan Gubernur Banten Ratu Atut masih berlaga di pilkada gubernur Banten. Di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung misalnya Ketua DPC PDIP Tulang Bawang Winarti
ngotot disorongkan sendiri oleh Wakil Ketua DPC PDIP Tulang Bawang Kadek yang notabene suaminya sendiri.
[ysa]
