Berita

Ahmad Basarah/Net

Politik

PDI Perjuangan Tak Pernah Sinis Pada Pencapresan Jokowi Oleh Golkar

RABU, 17 AGUSTUS 2016 | 06:58 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Berita yang menyebutkan bahwa PDI Perjuangan sinis terhadap Golkar karena dukungan kepada Jokowi untuk menjadi Capres 2019 sangat tidak berdasar.

Demikian disampaikan Wasekjen Bidang Pemerintahan DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah. Menurut Basarah, PDI Perjuangan adalah parpol yang senantiasa menghormati juridiksi politik setiap parpol utk memutuskan kebijakan dan langkah politik masing-masing, termasuk keputusan Partai Golkar untuk mencalonkan Joko Widodo sebagai Capres pada pilpres 2019 yang akan datang.

"PDI Perjuangan justru mengucapkan terima kasih atas dukungan Golkar terhada Joko Widodo karena hal itu bisa menjadi indikator bahwa parpol sebesar Golkar saat ini telah mengakui  keberhasilan proses kaderisasi di internal PDI Perjuangan karena Joko Widodo adalah kader dan tokoh politik yang dibesarkan dari rahim politik PDIP," kata Basarah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa malam (16/8).


Hanya saja, sambung Basarah, bagi PDI Perjuangan urusan pencalonan Pilpres 2019 masih terlalu pagi untuk membahas dan mendiskusikannya. Apalagi memutuskan Capres ataupun Cawapresnya karena saat ini adalah masa pemerintahan Jokowi-JK yang masih harus bekerja membuktikan janji-janji politiknya kepada rakyat.

"Presiden Jokowi saja baru memperbaharui personil kabinetnya, hal itu menandakan bahwa Jokowi belum merasa puas dengan kinerja kabinetnya selama hampir dua tahun ini. Oleh karena itu mari kita berikan dulu kesempatan Joko Widodo untuk bekerja, bekerja dan bekerja," tegas Basarah.

Sebagai sesama parpol pengusung dan pendukung pemerintahan Jokowi-JK, Basarah yakin para politisi di Partai Golkar juga setuju jika saat ini sama-sama fokus mensukseskan program-program pemerintahan Jokowi-JK.

"Di samping itu, sebagai sesama partai nasionalis saya yakin bahwa antara PDI Perjuangan dan Golkar akan dapat bekerja sama dengan baik di masa mendatang, khususnya dalam rangka mengawal NKRI dan Pancasila," demikian Basarah. [ysa]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya