Berita

Foto/Net

Pertahanan

Menlu: Pembebasan 11 WNI Di Filipina Sangat Sulit

SENIN, 15 AGUSTUS 2016 | 08:36 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Pemerintah tidak akan mem­bayar uang tebusan untuk tujuh ABK TB Charles yang disandera kelompok separtis Abu Sayyaf di Filipina.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan, sejauh ini pemerintah sudah bekerja keras untuk membebaskan WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf.

Namun, sulitnya situasi di lapangan ditambah ada dinamika membuat upaya pembebasan sekarang lebih sulit dibanding pembebasan sebelumnya.


"Kondisi sekarang lebih sulit akibat banyaknya perubahan di lapangan. Terutama dinamika situasi di Filipina Selatan, tem­pat para WNI ditawan," kata Retno seusai acara Fun Walk bersama keluarga besar Kemlu RI di Senayan, kemarin.

Namun demikian, Retno menegaskan, pemerintah akan tetap bekerja dengan base yang dimiliki saat ini. Termasuk terus berkomu­nikasi dengan otoritas Filipina da­lam pembebasan sandera, seperti dengan Menteri Luar Negeri Filipina Perfecto Rivas Yasay Jr.

"Kami ingin masyarakat me­mahami banyaknya peruba­han kondisi sekarang. Apalagi kelompok Abu Sayyaf memberi perlawanan untuk mempertahankan kelompok mereka dan para sandera," katanya.

Retno juga mengaku sudah meminta ke Menlu Filipina untuk menjamin keselamatan para WNI yang disandera kelompok sem­palan Abu Sayyaf sejak Juni lalu. "Sudah saya sampaikan. Menlu Filipina pun siap menjamin keselamatan WNI," katanya.

Oleh karena itu, Retno tak menampik bahwa upaya penye­lamatan butuh waktu lebih lama ketimbang kasus penyanderaan WNI yang terjadi pada Maret 2016, yang butuh hitungan bu­lan untuk negosiasi hingga para tawanan bisa bebas.

"Saya terus memantau dan mendapatkan informasi situasi di lapangan. Kami terus berupaya agar dapat segera membebaskan dengan prioritas tentunya kesela­matan," kata dia.

Sebelumnya, Kapal TB Charles yang berisi 13 WNI dibajak para perompak kelompok militan Abu Sayyaf di perairan Sulu, Filipina Selatan. Insiden itu terjadi pada Senin (20/6).

Tujuh ABK kemudian dijadi­kan sandera. Enam lainnya dibe­baskan. Selain membajak kapal, penyandera meminta tebusan sebesar Rp 60 miliar.

Setelah penyanderaan tersebut, tiga WNI kembali disandera ketika melewati perairan kawasan Felda Sahabat, Tungku, Lahad Datu Sabah, Negara Bagian Malaysia.

Mereka adalah ABK pukat tunda LD/114/5S milik Chia Tong Lim berbendera Malaysia. Terbaru, yakni pada awal Agustus, kelompok Abu Sayyaf kembali menyandera seorang WNI lagi.

Dengan demikian, total WNI yang disandera berjumlah 11 orang. Pemerintah Indonesia telah melakukan sejumlah langkah, antara lain memper­siapkan pasukan TNI untuk ikut membebaskan 11 WNI yang disandera. ***

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya