Kondisi keluarga 10 WNI yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf makin memprihatinkan. Kondisi kesehatan mereka menurun drastis karena stress. Pasalnya, tenggat yang diberikan Abu Sayyaf untuk membayar tebusan tersisa dua hari lagi. Sementara, pemerintah masih belum bisa berbuat banyak. Duh...
Kemarin, tim crisis center dari Kementerian Luar Negeri kembali menemui para keluarga ABK yang disandera di kantor PT Rusianto Bersaudara, di Sungai Lais, Samarinda, Kalimantan Timur. Tim yang didampingi dokter dan psikolog ini memberikan pendampingan. Soalnya para kondisi keluarga korban mulai ngedrop.
Ada tiga orang yang ditemui tim, yaitu Dian Megawati, Elona Rahmadani, dan Abdul Muis. Mereka adalah istri dan ayah ABK kapal Cherles yang dibajak Abu Sayyaf. Juru bicara keluarga Ginting mengatakan, kondisi para keluarga saat ini menurun drastis. Soalnya belum ada kejelasan.
Dalam pertemuan antara tim Kemenlu dan keluarga, tim hanya mengecek kesehatan. Tidak ada informasi yang disampaikan mengenai pembebasan. "Ini memang yang kami khawatirkan. Kondisi mereka menurun, karena batas untuk bayar tebusan tinggal dua hari lagi," kata Ginting, di Samarinda, kemarin.
Seperti diketahui, ada 10 ABK yang disandera kelompok Abu Sayyaf. Tujuh adalah ABK Kapal Tunda Charels, sisanya 3 ABK yang dirompak di Laut Sabah, Malaysia. Dua kapal ini dirompak pada awal Juni lalu. Lewat para keluarga, penyandera meminta tebusan sebesar Rp 69 miliar.
Para keluarga korban sempat diundang ke kantor Kemenlu di Jakarta. Setelah pulang, para keluarga masih terus menjalani pendampingan psikis. "Para keluarga sebenarnya mendesak ke Jakarta lagi untuk meminta kepastian pembebasan. Tapi Kemenlu hanya mengirim tim," ungkapnya. Meski tenggat waktu bayar tebusan 250 juta peso tinggal dua hari lagi, staf Kemenlu tidak menyinggung proses pembebasan sandera ABK Charles.
Sementara itu, Wapres Jusuf Kalla meminta Filipina serius dalam upaya membebaskan sandera WNI yang diculik Abu Sayyaf di Filipina. Sebab, Pemerintah Indonesia tak ingin membebaskan para sandera dengan melakukan negosiasi. Menurut JK, negosiasi hanya akan menambah berbagai masalah. "Kita ingin membebaskan itu secara
G to G, Pemerintah Filipina-lah yang kita harapkan secara serius untuk membebaskan warga kita," kata JK di Kantor Wapres Jumat lalu.
Menkopolhukam Wiranto meminta Filipina lebih tegas terhadap kelompok bersenjata Abu Sayyaf yang masih melakukan aksi kejahatan. Pernyataan tersebut disampaikan Wiranto terkait belum dibebaskanya 11 orang warga negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompol tersebut di perbatasan Sulu, Filipina.
Mantan Panglima ABRI (sekarang TNI) tersebut menilai proses pembebasan sandera oleh Filipina terlalu berlarut-larut. Berbagai operasi yang dilakukan belum menemui hasil. "Jadi sudah sekian lama terombang-ambing dalam proses penyelesaian yang berkepanjangan," kata Wiranto di Istana Kepresidenan.
Sementara itu Ketua Federasi Pekerja Transpor Internasional Asia Pasifik (ITF) Asia Pasific Hanafi Rustandi mendesak pemerintah mengoptimalkan diplomasi dan menekan Filipina untuk WNI yang disandera. "Jangan sampai upaya yang dilakukan Indonesia berseberangan dengan kebijakan Pemerintah Filipina di bawah Presiden Duterte. Sehingga menjadi kontra produktif," kata Hanafi.
Menurut Hanafi, dalam penculikan ABK Kapal Tunda Charles 001, perusahaan pelayaran PT Rusianto Bersaudara harus bertanggung jawab penuh untuk membebaskan dan keselamatan tujuh WNI yang disandera. Kasus itu terjadi akibat kelalaian perusahaan. Karena saat itu pemerintah telah memberlakukan moratorium pengiriman batubara ke Filipina mengingat tidak adanya jaminan keselamatan pelayaran di perairan Filipina Selatan.
Menurut dia, apa yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia, yakni tidak melakukan negosiasi apapun dengan pihak penyandera dalam upaya pembebasan sandera, adalah langkah yang benar dan harus didukung oleh semua lapisan masyarakat. ***
