Berita

Politik

Ketum Golkar: Kebijakan Full Day School Tak Boleh Menyulitkan Rakyat

KAMIS, 11 AGUSTUS 2016 | 13:34 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Wacana full day school yang akhir-akhir ini mengemuka dan menjadi perbincangan publik perlu dikaji dengan seksama. Gagasan ini harus dipertimbangkan secara seksama dari berbagai prespektif, terutama apakah kebijakan ini memberatkan masyarakat akan memberatkan masyarakat atau tidak.

"Jika tujuan full day school itu adalah bagian dari upaya pembentukan karakter siswa, maka hal itu positif," kata Ketua Umum DPP Partai Golkar, Setya Novanto, di sela-sela kunjungannya di Kupang, Nusa Tenggara Timur (11/09).

"Namun harus harus dipikirkan tentang bagaimana kondisi sarana prasarana pendidikannya, apakah sudah menunjang terhadap proses pembelajaran yang full day tersebut. Kan para siswa tidak mungkin lama seharian di Sekolah tanpa kegiatan yang edukatif?" sambung politisi yang berasal dari Dapil NTT ini.

Keberhasilan pendidikan, ujar Setya Novanto, perlu ditunjang sarana pra-sarana pendidikan yang memadai. Selain itu, tidak semua sekolah di Indonesia seperti di Jakarta yang relatif memiliki sarana pra-sarana yang memadai.

Selain itu, menurut Setnov, jangan jejali peserta didik untuk belajar dengan berbagai kegiatan pembelajaran yang berat-berat. Bagi anak-anak, proses pembelajaran itu harus menggembirakan sehingga mudah untuk diserap dan diterima anak didik.

"Jangan sampai masa bermainnya hilang. Ciptakan pendidikan yang menyenangkan untuk anak," kata mantan Ketua DPR RI ini.

Setya Novanto juga menekankan kebijakan pendidikan itu terdesentralisasi. Karena itu, sebaiknya tentang pendidikan ini diberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengelolanya sesuai dengan kebutuhan dan kearifan lokal daerah tersebut. [ysa]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya