Berita

Terminal 3/Hasto Kristiyanto

Politik

PDIP: Pengoperasian Terminal 3 Terlalu Dipaksakan

RABU, 10 AGUSTUS 2016 | 00:07 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Pengoperasian Terminal 3 bandara Soekarno-Hatta yang disebut Ultimate terlalu dipaksakan. Sebab, banyak hal yang sebenarnya belum siap, bahkan menyangkut aspek keselamatan terkesan dikesampingkan.

Penilaian ini dikatakan Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto usai melihat situasi di sekitar bandara Terminal 3 Ultimate, Selasa malam (9/10). Hasto tiba di Jakarta usai menghadiri rapat kerja daerah DPD PDIP Sulawesi Utara di Manado. Berdasarkan pengamatan secara langsung itulah Hasto menilai Terminal 3 belum tepat momentum untuk dioperasikan.

"Pengelolaan bandara memerlukan standar keselamatan tertinggi dalam industri transportasi. Saya masih melihat banyak pekerjaan konstruksi yang belum selesai. Kesemuanya mengandung resiko terhadap keselamatan pesawat terbang dan penumpang. Menteri BUMN sebaiknya melihat kenyataan ini. Jangan korbankan standar keselamatan hanya karena Asal Bapak Senang," kata Hasto.


Menurutnya, meskipun target peresmian bandara baru tercatat mengalami kemunduran, namun bukan berarti sistem keselamatan bisa dikorbankan, hanya karena menteri BUMN yang terlanjur menjanjikan kepada Presiden pengoperasian bandara baru tersebut.

"Kalau melihat secara fisik, seharusnya status readiness of mechanical completion pun belum layak, kok ini sdh dipaksakan ke readiness of operation," lanjut Hasto.

Untuk itu, Hasto mengusulkan agar Komisi V DPR RI untuk melakukan inspeksi secara langsung kondisi terminal baru itu.

"Ajaklah para pakar transportasi udara untuk melihat secara langsung kondisi bandara tersebut. Ditinjau dari aspek keamanan, nampak terminal baru belum memiliki sistem keamanan yang handal. Dikombinasikan dengan pekerjaan konstruksi yang masih berjalan simultan dan kesemrawutan transportasi menjadikan bandara baru itu sangat rawan terhadap gangguan," demikian Hasto. [ysa]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya