Berita

Nusantara

Masyarakat Harus Sejahtera Agar Adat Dan Budaya Dapat Dilestarikan

MINGGU, 07 AGUSTUS 2016 | 13:39 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Indonesia memiliki ragam adat dan budaya yang dipegang erat oleh masyarakat. Pemerintah bertekad akan terus mengawal, menjaga, dan melestarikan ragam dan budaya tersebut.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo menjelaskan pihaknya sudah membentuk Pokja (Kelompok Kerja) masyarakat sipil yang memiliki mandat penguatan masyarakat adat.

"Selain itu, kita juga menggalakkan one village one product (satu desa satu produk) agar masyarakat adat di desa dapat mandiri dan mampu secara ekonomi. Kalau mereka mampu secara ekonomi, mereka akan mampu melestarikan adatnya," ujarnya.


Dia menyampaikan demikian saat mengikuti car free day sekaligus pawai budaya bersama masyarakat adat di Jakarta, Minggu (7/8). Sepanjang perjalanan, Menteri Eko Terlihat mendorong kursi roda budayawan Wimar Witoelar, yang juga hadir dalam momen peringatan hari budaya sedunia tersebut.

Lebih jauh dia memaparkan one village one product adalah program yang akan mengembangkan satu unggulan dalam satu desa. Sistem ini dipercaya mampu menarik investor untuk berinvestasi mengembangkan ekonomi desa.

"Apa yang dimaksud dengan produk unggulan, adalah economic of skill. Kita bisa tarik investor datang ke situ. Kalau produksi produk unggulan fokus dan dalam skala besar, investor akan senang, tapi kalau skala kecil investor akan berat untuk berinvestasi," ujarnya.

Menurutnya, masyarakat adat adalah bagian penting dari komponen negara. Ada sekitar 70 juta orang masyarakat adat, yang jika diberdayakan, akan menjadi potensi yang sangat besar. Terkait hal tersebut, Kemendes PDTT juga telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) masyarakat sipil, di mana salah satu mandatnya adalah untuk penguatan masyarakat adat.

"Desa-desa kita ini unik, dan masing-masing memiliki karakter yang berbeda. Ada desa yang berpotensi menjadi desa wisata melalui adat dan budayanya,  jangan sampai kita salah kasih program," ujarnya.

Meski demikian, Menteri Eko emngakui, hal yang menjadi penghambat saat ini adalah kesulitan desa dalam mensosialisasikan produk-produk unggulannya.

"Untuk itu, kita juga menjalin kerjasama dengan kementerian-kementerian lain, pengusaha juga. Pengusaha bisa bantu lewat CSR-nya. Tapi selain CSR,  desa-desa kita juga butuh transfer knowledge (pengetahuan), terutama di bidang manajemen," tandasnya. [rus]

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

UPDATE

Pernyataan Eggi Sebut Akhlak Jokowi Baik jadi Bulan-bulanan Warganet

Selasa, 20 Januari 2026 | 01:40

Senyum Walikota Madiun

Selasa, 20 Januari 2026 | 01:19

Rapim Kemhan-TNI 2026 Tekankan Sishankamrata sebagai Kekuatan

Selasa, 20 Januari 2026 | 00:55

Legislator PKS Dorong Penyaluran KUR Pekerja Migran Tepat Waktu

Selasa, 20 Januari 2026 | 00:35

Digiring ke Gedung KPK, Walikota Madiun Malah Minta Didoakan

Selasa, 20 Januari 2026 | 00:20

Bencana Menerjang, BUMN Datang

Senin, 19 Januari 2026 | 23:55

Polisi Bongkar Clandestine Lab Tembakau Sintetis Senilai Rp2 Miliar

Senin, 19 Januari 2026 | 23:37

Mantan Jubir KPK Ali Fikri Raih Gelar Doktor Hukum Unair

Senin, 19 Januari 2026 | 23:11

Napi Bebas Pakai Gawai di Lapas Bukan Kelalaian Biasa

Senin, 19 Januari 2026 | 23:02

Walikota Madiun Maidi Dkk Tiba di Gedung KPK, Sebagian Lewat Belakang

Senin, 19 Januari 2026 | 22:46

Selengkapnya