Berita

Foto :Net

Politik

Membongkar Infrastruktur

JUMAT, 05 AGUSTUS 2016 | 10:59 WIB | OLEH: JAYA SUPRANA

TERNYATA di samping semangat membangun infrastruktur hadir pula semangat membongkar infrastruktur. Seperti misalnya pada bulan Agustus 2014, para pekerja bangunan berhasil menyelesaikan tugas mereka bukan membangun namun membongkar infrastruktur dalam bentuk bendungan Glines Canyon di jalur sungai Elwha, Barat Laut negara bagian Washington, Amerika Serikat.

Proyek pembongkaran infrastruktur yang sudah terlanjur terbangun itu dimulai sejak 2011 atas tuntutan U.S. National Park Service sebagai pengelola kawasan Olympic National Park.  Tujuan bukan pembangunan namun pembongkaran bendungan tersebut adalah sebagai normalisasi sistem alami sungai Elwha demi kepentingan para ikan dan aneka jenis satwa liar yang hidup di kawasan tersebut.

Ternyata setelah bendungan dibongkar memang terbukti bahwa para ikan salom beserta berbagai jenis ikan dan satwa air kembali hadir hidup di muara sungai Elwha setelah lama mereka absen.


Di dalam wawancara dengan National Geographic edisi Juni 2016, ilmuwan biologi-kelautan Anne Schaffer dari Universitas Victoria, Kanada yang telah melakukan penelitian di sungai Elwha sejak awal tahun 90an abad XX menyatakan bahwa normalisasi sungai Elwha juga secara ekologis berhasil membentuk kawasan refugee and feeding bagi para ikan dan organisme lainnya sebagai pendukung proses transisional dari penghuni habitat air tawar menjadi penghuni habitat air laut.

Terlepas dari berita yang bisa saja direkayasa oleh para konservasionis demi membenarkan gerakan melindungi lingkungan hidup itu, sebenarnya yang paling menarik adalah eksistensi fenomena membongkar infrastruktur berupa bendungan demi kepentingan satwa. Menarik akibat Tanah Air saya tercinta sebagai negara penganut falsafah Pancasila pada kenyataan sedang asyik melakukan pembangunan infra struktur tanpa segan mengorbankan kepentingan manusia seperti yang terjadi di Kampung Pulo, Kali Jodo, Pasar Ikan, Gunung Kapur, Sidoarjo, dan lain sebagainya.

Sementara Amerika Serikat sebagai negara penganut paham kapitalisme pada kenyataan sedang asyik melakukan pembongkaran infrastruktur dengan tanpa segan mengutamakan kepentingan satwa. Berdasar kontradiksi semangat pembangunan infra struktur Indonesia dibandingkan dengan semangat pembongkaran infra struktur Amerika Serikat itu dapat disimpulkan bahwa kaidah nilai harkat-martabat manusia di Indonesia memang beda dari kaidah nilai harkat-martabat satwa di Amerika Serikat. Memang lain padang lain belalang maka wajar bahwa di Amerika Serikat mengutamakan kepentingan satwa dianggap kewajiban pemerintah, sementara di Indonesia mengutamakan kepentingan rakyat dianggap melawan pemerintah.

Masalah menjadi makin menarik ketika saya mendengar kabar bahwa meski Majelis Hakim telah memenangkan gugatan masyarakat Bukit Duri terhadap Pemprov DKI Jakarta untuk menghentikan penggusuran terhadap mereka, konon Pemprov DKI Jakarta tetap akan maju tak gentar menggusur masyarakat Bukit Duri demi secepatnya tuntas menunaikan tugas pembangunan infrastruktur yang dianggap primadona gelora pembangunan masa kini.

Insya Allah, kabar itu sekadar kabar angin di antara sekian banyak berita bohong yang memang sedang merajalela membanjiri persada Nusantara tercinta ini.[***]
 

*Penulis adalah pemrihatin nasib rakyat tergusur atas nama pembangunan infrastruktur

 

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya