Berita

Basuki Tjahja Purnama/Net

Politik

PILKADA JAKARTA

Harus Ada Koalisi Pembaharuan Untuk Melawan Ahok Dan Koalisi Neo Orba

KAMIS, 04 AGUSTUS 2016 | 10:56 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Untuk melawan kekuatan Basuki Tjahja Purnama alias Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta pada 2017 mendatang dibutuhkan satu koalisi besar.

"Agar head to head, kekuatan partai-partai harus bersatu. Sebab memang elektabilitas Ahok cukup tinggi," kata pengamat politik yang juga guru besar hukum tata negara dari Universitas Parahyangan, Asep Warlan Yusuf, kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Kamis, 4/8).

Asep menilai, bila ada tiga pasangan yang maju, maka itu artinya sama saja kekuatan non-Ahok menjadi terpecah. Itu juga artinya memberi peluang kepada Ahok untuk meraih kursi kemenangan lagi.


Asep juga menilai, sosok Ahok bisa dimanifestasikan sebagai kekuatan Orde Baru. Selain karena Ahok mantan politikus Golkar, kini dia juga didukung kekuatan parta-partai yang merupakan wujud baru dari Orde Baru, yaitu Golkar, Hanura dan Nasdem.

Bila mau menang, menurut Asep, partai-partai non-Orba harus bersatu. Bila perlu dan bila mungkin, PDI Perjuangan dan Gerindra bisa bersatu menjadi motor pemersatu koalisi baru atau koalisi pembaharuan.

"Bila ada koalisi pembaharuan maka ini akan menjadi seimbang. Kalau PDI dan Gerindra bersatu, partai seperti PKB, PAN, PPP, PKS saya yakin akan merapat dan bisa melawan Ahok secara head to head," urai dia.

Asep mengingatkan, selain figur, ada juga hal penting yang sangat substansial dalam Pilkada DKI Jakarta ini. Yaitu tawaran program yang bisa menjadi solusi atas setiap persoalan di Jakarta. [ysa]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya