Berita

Rachmawati Soekarnoputri/Net

Politik

Rachma: Perang Melawan Terorisme Untuk Hancurkan Islam Secara Sistematis

RABU, 03 AGUSTUS 2016 | 14:29 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Sejatinya, perang melawan terorisme adalah justru untuk menghancurkan Islam secara sistematis. Dan penanganan kasus teroris tidak akan efektif selama tidak menyentuh akar persoalan yang melahirkan terorisme.

"Fenomena terorisme di masa kini merupakan hasil dari persaingan upaya negara-negara kapitalis dan perusahaan multinasional memperebutkan sumber daya alam," kata tokoh nasional Rahmawati terkait kabar bahwa PDI Perjuangan dan UMNO menjalin kerjasama untuk mencegah radikalisme, dalam keterangan beberapa saat lalu (Rabu, 3/8).

Menurut Rachma, menangkal terorisme harus dilakukan pertama kali dengan menemukan akar dari masalah yang menjadi penyebab awal terorisme, yaitu ketidakadilan. Terorisme merupakan produk yang diciptakan aktor kapitalisme global dengan menggunakan kaki tangan atau antek non-state agent atau state agent dalam proxy-war.


"Tujuannya adalah untuk menghancurkan Islam dan negeri-negeri Muslim secara sistematis," tegas Rachma,

Menghancurkan Islam dan memporakporandakan kehidupan Muslim, sambung Rachma, dilakukan untuk memperkuat hegemoni aktor kapitalisme global di negeri-negeri muslim yang umumnya kaya akan sumber daya alam seperti minyak bumi dan gas, seperti yang ada di Indonesia dan Malaysia.

"Skenario ini mendapatkan justifikasi dari ilmuwan politik seperti Samuel Huntington dalam buku  the clash of civilization," tegas Rachma.

Menurut Rachma, masyarakat setempat yang merasa harus melindungi hak dan memilih melakukan perlawanan dengan jalan kekerasan untuk menghadapi eksploitasi dan hegemoni yang menghasilkan ketidakadilan, ketimpangan dan penderitaan akan dicap sebagai teroris dan dijadikan musuh bersama.

"Liberal kapitalisme melahirkan penguasa proxy koruptif yang menyengsarakan rakyat jadi mana lebih berbahaya?" demikian Rachma. [ysa]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya