Berita

Buku Sengketa Di Lanud Jadi Peringatan Dini Dunia Penerbangan

MINGGU, 31 JULI 2016 | 04:16 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Ada banyak hal menarik dari buku Sengketa Di Lanud Halim, yang merupakan karya dari Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim.

Buku terbitan Hendropriyono Strategic Consulting yang diterbitakan pada Juli 2016 setebal 168 halaman ini membahas masalah pelabuhan udara (airport) dan secara khusus tentang pangkalan udara (Lanud) militer yang juga digunakan oleh penerbangan sipil komersial. Pelabuhan udara adalah sarana vital bagi dunia penerbangan, tanpa pelabuhan udara  pesawat udara baik sipil maupun militer tidak mungkin dapat terbang dan mendarat.
T
itik tolak pembahasan adalah peristiwa tabrakan antara pesawat Batik Air dengan Pesawat Trans Nusa pada tanggal 4 April 2016. Juga kejadian pada tanggal 7 April 2016 tentang hampir terjadi tabrakan antara pesawat Batik Air dengan pesawat Trans Wisata.


"Kasus-kasus tersebut menyadarkan kita bagaimana facktor keamanan dan keselamatan penerbangan dan sekaligus membuka mata kita bagaimana pengelolaan pelabuhan udara di Negara kita. Khususnya pengelolaan pelabuhan udara militer yang digunakan untuk kegiatan penerbangan komersial-sipil," kata Chappy dalam keterangan beberapa saat lalu (Minggu, 31/7).

Menurut Chappy, pengelolaan pelabuhan udara dan pangkalan udara yang digunakan secara bersamaan harus  memperhatikan UU Penerbangan 1/2009 yang berisi: Kebutuhan pelayanan jasa transportasi udara; Keselamatan, keamanan dan kelancaran penerbangan; Keamanan dan pertahanan Negara; Peraturan Perundang-undangan.

"Bandar Udara dan Lanud yang digunakan bersama harus dengan Kepres. Apakah penggunaan Lanud Halim Perdanakusuma sebagai penerbangan sipil-komersial sudah mendapatkan Kepres?" tanyanya.

Bagi dia, kekeliruan atau ketidaktepatan dalam pengelolaan berdampak pada ketidakpercayaan luar negeri kepada dunia penerbangan Indonesia yang pada gilirannya bepengaruh ke berbagai bidang seperti pariwisata, hubungan perdagangan Internasional, hubungan (timbal-balik) penerbangan internasional dan sebagainya.

"Buku imi memberikan peringatan dini (early warning) terhadap berbagai kemungkinan yang tidak diharapkan oleh Indonesia di masa depan, khususnya bagi dunia penerbangan dan perekonomian bangsa kita," demikian Chappy. [ysa]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Ramos-Horta Puji Toleransi dan Ketangguhan Rakyat Indonesia

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:17

Polisi Konfirmasi Korban Tewas saat Demo DPR Seorang Pedagang Cermin

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:10

Aturan Turunan UU DKJ Harus Rampung Sebelum Keppres IKN Terbit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:09

Astra Sudah Jangkau 35.726 Warga Lewat 7 Posko Gempa NTT

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:04

Penanganan Karhutla di Riau Jadi Contoh yang Baik

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:01

Budi Arie Pasang Badan Cuci Nama Jokowi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:00

Peluncuran Wajah Baru RS Tria Dipa, Hadirkan Teknologi Medis Teranyar

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:57

BI: Daripada Kredit, Mayoritas Bank Parkir Likuiditas di Surat Berharga

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:51

LPJ Diterima, Gus Yahya Akui Tak Sempurna Pimpin PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:51

Pengusutan Dugaan Korupsi di Pemkab Bogor Merembet ke Dinas Pendidikan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:50

Selengkapnya