Berita

Buku Sengketa Di Lanud Jadi Peringatan Dini Dunia Penerbangan

MINGGU, 31 JULI 2016 | 04:16 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Ada banyak hal menarik dari buku Sengketa Di Lanud Halim, yang merupakan karya dari Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim.

Buku terbitan Hendropriyono Strategic Consulting yang diterbitakan pada Juli 2016 setebal 168 halaman ini membahas masalah pelabuhan udara (airport) dan secara khusus tentang pangkalan udara (Lanud) militer yang juga digunakan oleh penerbangan sipil komersial. Pelabuhan udara adalah sarana vital bagi dunia penerbangan, tanpa pelabuhan udara  pesawat udara baik sipil maupun militer tidak mungkin dapat terbang dan mendarat.
T
itik tolak pembahasan adalah peristiwa tabrakan antara pesawat Batik Air dengan Pesawat Trans Nusa pada tanggal 4 April 2016. Juga kejadian pada tanggal 7 April 2016 tentang hampir terjadi tabrakan antara pesawat Batik Air dengan pesawat Trans Wisata.


"Kasus-kasus tersebut menyadarkan kita bagaimana facktor keamanan dan keselamatan penerbangan dan sekaligus membuka mata kita bagaimana pengelolaan pelabuhan udara di Negara kita. Khususnya pengelolaan pelabuhan udara militer yang digunakan untuk kegiatan penerbangan komersial-sipil," kata Chappy dalam keterangan beberapa saat lalu (Minggu, 31/7).

Menurut Chappy, pengelolaan pelabuhan udara dan pangkalan udara yang digunakan secara bersamaan harus  memperhatikan UU Penerbangan 1/2009 yang berisi: Kebutuhan pelayanan jasa transportasi udara; Keselamatan, keamanan dan kelancaran penerbangan; Keamanan dan pertahanan Negara; Peraturan Perundang-undangan.

"Bandar Udara dan Lanud yang digunakan bersama harus dengan Kepres. Apakah penggunaan Lanud Halim Perdanakusuma sebagai penerbangan sipil-komersial sudah mendapatkan Kepres?" tanyanya.

Bagi dia, kekeliruan atau ketidaktepatan dalam pengelolaan berdampak pada ketidakpercayaan luar negeri kepada dunia penerbangan Indonesia yang pada gilirannya bepengaruh ke berbagai bidang seperti pariwisata, hubungan perdagangan Internasional, hubungan (timbal-balik) penerbangan internasional dan sebagainya.

"Buku imi memberikan peringatan dini (early warning) terhadap berbagai kemungkinan yang tidak diharapkan oleh Indonesia di masa depan, khususnya bagi dunia penerbangan dan perekonomian bangsa kita," demikian Chappy. [ysa]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

UPDATE

Ekonom: Pertumbuhan Ekonomi Akhir Tahun 2025 Tidak Alamiah

Jumat, 26 Desember 2025 | 22:08

Lagu Natal Abadi, Mariah Carey Pecahkan Rekor Billboard

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:46

Wakapolri Kirim 1.500 Personel Tambahan ke Lokasi Bencana Sumatera

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:45

BNPB: 92,5 Persen Jalan Nasional Terdampak Bencana Sumatera Sudah Diperbaiki

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:09

Penerapan KUHP Baru Menuntut Kesiapan Aparat Penegak Hukum

Jumat, 26 Desember 2025 | 20:37

Ancol dan TMII Diserbu Ribuan Pengunjung Selama Libur Nataru

Jumat, 26 Desember 2025 | 20:26

Kebijakan WFA Sukses Dongkrak Sektor Ritel

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:56

Dua Warga Pendatang Yahukimo Dianiaya OTK saat Natal, Satu Tewas

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:42

21 Wilayah Bencana Sumatera Berstatus Transisi Darurat

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:32

Jangan Sampai Aceh jadi Daerah Operasi Militer Gegara Bendera GAM

Jumat, 26 Desember 2025 | 18:59

Selengkapnya