Berita

ilustrasi/net

Polisi Harus Dalami Testimoni Freddy Budiman

SABTU, 30 JULI 2016 | 02:45 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Informasi mengenai testimoni Freddy Budiman yang dituturkan oleh Koordinator Kontras Haris Azhar saat ini menjadi viral di media sosial dan pesan pendek.

Advokat publik dari Pusat Advokasi Hukum dan HAM (Paham) Indonesia, Rozaq Asyhari, mendorong agar penegak hukum memanfaatkan informasi tersebut untuk membongkar mafia hukum yang membantu peredaran narkoba.

"Bisa jadi ini merupakan informasi awal sebagai pintu masuk membongkar mafia hukum yang membantu peredaran narkoba," kata Rozaq beberapa saat lalu (Sabtu, 30/7).


Informasi dari Haris Azhar, ungkap Rozaq, seolah menjadi jawaban kenapa selama ini Freddy Budiman bisa mengendalikan peredaran narkoba dari lapas, dan bahkan pernah memproduksi narkoba dari dalam lapas.

"Tentunya itu tidak akan bisa dilakukan tanpa ada yang membantu," papar sekjend PAHAM Indonesia tersebut.

Lebih lanjut Rozaq Asyhari mendorong agar penegak hukum melakukan pendalaman mengenai dana yang sempat disinggung oleh Freddy Budiman. Bila uang yang beredar mencapai Rp 450 miliar, sangat mungkin untuk ditelusuri.

"Bila serius mau mengungkap persoalan ini penegak hukum bisa mengajak PPATK untuk melakukan tracking aliran uang dari jaringan Freddy, mereka bisa follow the money untuk mengungkap persoalan ini. Apalagi PPATK pernah menemukan transaksi bandar narkoba senilai Rp 3,6 trilyun," demikian Rozaq. [ysa]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya