Ignasius Jonan ikut didepak dari Kabinet Kerja. Sama seperti Rizal Ramli, pencopotan Jonan terkait kepentingan reklamasi di pantai utara Jakarta.
"Jonan merupakan ujung tombak penghentian reklamasi. Jadi, Jonan juga sudah ditarget oleh para pengembang," kata Kordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi kepada redaksi sesaat lalu, Jumat (29/7).
Sebagai Menhub, sebut Adhie yang pernah menjadi Jurubicara Presiden era Pemerintahan Abdurrahman Wahid, Jonan berwenang mencabut izin kapal pengeruk pasir untuk reklamasi. Kalau izin kapal keruk dicabut maka otomatis pembangunan pulau tak bisa dilakukan. Sikap kritis terhadap proyek-proyek janggal sudah ditunjukkan Jonan diantaranya terkait proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.
Dia mengatakan pernyataan Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama alias Ahok pada tanggal 26 Mei 2015 saat rapat dengan Direksi PT Jakarta Propetindo (Jak Pro) di Balaikota Jakarta, sesungguhnya merupakan signal sekaligus peringatan bagi orang-orang yang mengkritisi prilaku naga-naga pengembang property yang dijatah menggarap reklamasi pulau Jakarta. Ketika itu, Ahok menyebut bahwa Jokowi tidak akan menjadi presiden kalau tidak dibantu pengembang.
"Banyak orang menyepelekan pernyataan Ahok ini dan dikira hanya main-main. Tapi, hasil reshufle kabinet menjadi bukti ancaman Ahok memang benar," kata Adhie.
Adhie mengatakan model-model intervensi korporasi kepada negara lazim terjadi di banyak negara, termasuk di AS. Tetapi intervensi mereka ke negara selalu melalui etika dan dilakukan terselubung. Umumnya, misalnya di AS, intervensi dilakukan lewat senator atau gerakan-gerakan yang lebih etis.
"Di Indonesia, saat ini, intervensi dilakukan secara vulgar dan melampaui batas sehingga menciderai demokrasi. Lalu dimana kehormatan rakyat yang sudah memilih presiden, dimana pula nilai-nilai perjuangan para relawan yang telah mendukung Jokowi?" Kita harus menghentikan praktik politik seperti ini," seru Adhie.
[dem]
