Pernyataan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Prof. Muhammad Nasir terkait kisruh di Universitas Trisakti disayangkan.
Sikap Menteri Nasir memaksa Senat Universitas Trisakti menerima kehadiran rektor nonprosedural dianggap mencederai posisi senat sebagai stakeholder dari civitas akademika Universitas.
"Pernyataan Pak Menteri memaksa Senat Universitas memilih untuk menerima kehadiran Rektor nonprosedural dari (pihak) Yayasan (Trisakti) atau menutup Universitas Trisakti sangat kami sesalkan," tegas alumni Jurusan Arsitektur Lansekap Universitas Trisakti, Atma Winata Nawawi, (Rabu, 20/7).
Menurutnya, sikap tersebut berlawanan dengan semangat rekonsiliasi dan perdamaian yang diusung oleh para alumni.
Kemarin Menristekdikti, Prof. M. Natsir menerima rombongan Senat Universitas Trisakti di kantornya. Selain didampingi jajarannya, Menristekdikti juga menghadirkan Prof. Edy Suandi Hamid yang beberapa waktu lalu dilantik oleh pihak Yayasan Trisakti sebagai Rektor.
Dalam pertemuan itu, pihak Senat menolak pelantikan rektor tanpa melibatkan senat sesuai dengan UU dan peraturan yang berlaku.
Menteri Nasir membenarkan pemilihan rektor harus melalui senat. Namun, dia menegaskan, karena kondisi Universitas Trisakti tidak normal, dimaklumi kalau pemilihan rektor melalui metode penunjukan.
Atma Winata tak bisa menerima argumentasi Menteri Nasir. Dia menegaskan, sebagai regulator dunia pendidikan, Menristekdikti mestinya tidak ikut berpolemik dan mendukung kedua pihak untuk rekonsiliasi, bukan berat ke salah satu.
Karena itu, Atma meminta Menristekdikti belajar dari menteri sebelumnya, bahwa memaksakan mendukung salah satu pihak hanya akan menambah buruk keadaan.
"Konflik ini sudah terlalu lama dan merugikan semua pihak termasuk kami para alumni. Saya berharap di periode Pemerintahan Jokowi-JK ini konflik ini dapat selesai dengan adil dan bermartabat serta dapat diterima kedua belah pihak," tegas Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti tahun 2008-2010 ini.
Dia mengingatkan Universitas Trisakti sebagai kampus yang didirikan oleh negara di atas aset negara, harus mampu diselamatkan dengan mengedepankan kepentingan mahasiswa dan masyarakat yang lebih luas.
"Semoga Pak Menteri dapat memahami ini untuk kebaikan bersama," demikian Atma yang juga aktivis lingkungan ini.
[zul]
