Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi makin mengonfirmasi bahwa rejim Jokowi gagal mengimplementasikan sederet paket kebijakan ekonomi yang telah dibuatnya sendiri.
"Satgas tidak perlu dibentuk jika kementerian terkait mampu mengimplementasikan paket kebijakan ekonomi. Di sinilah fungsi Kemenko Perekonomian yang patut disorot," kata Sekretaris Jenderal Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) Sya'roni kepada redaksi, Rabu (29/6).
Dikatakan dia, pokok permasalahan ada di Kantor Kemenko Perekonomian yang gagal mengoordinasikan kementerian dan instansi di bawahnya. Karena lemahnya koordinasi itulah sederet paket kebijakan ekonomi gagal diimplementasikan.
"Menko Perekonomian Darmin Nasution sangat jarang terlihat ke publik. Semestinya kalau Presiden Jokowi blusukan 10 kali maka para menteri harus blusukan 20 kali. Kenyataannya Darmin Nasution hampir tidak pernah blusukan. Jadi, wajar jika Darmin gagal menangkap permasalahan di lapangan," papar Sya'roni mencontohkan.
Dia menambahkan percuma membentuk satgas kalau menterinya bermental birokrat. Seharusnya mental tersebutlah yang harus dievaluasi. Jika tidak berubah juga maka menterinya yang patut diganti.
"Rakyat tidak boleh dijadikan kelinci percobaan. Kondisi ekonomi terus terpuruk. Terlalu lama mempertahankan menteri yang tidak kapabel sama saja menggiring rakyat ke jurang kesengsaraan," demikian kata Sya'roni.
[dem]
