Berita

foto :net

Kesehatan

Dokter Adang: Vaksin Asli Juga Harus Dipantau

SELASA, 28 JUNI 2016 | 14:21 WIB | LAPORAN:

Peredaran vaksin palsu di beberapa sarana kesehatan masyarakat ternyata sudah berlangsung lama. Pemerintah diminta menata ulang mata rantai distribusi vaksin.

Sebab, jika terus dibiarkan, akan berdampak pada kematian sia-sia baik jangka pendek maupun jangka panjang.

"Minimal menimbulkan adanya SDM berkualitas rendah akan kesehatan pada generasi-generasi di masa yang akan datang," terang anggota Komisi IX DPR, dokter Adang Sudrajat dalam rilis tertulis, Selasa (28/6).


Legislator dapil Jawa Barat II ini menjelaskan, vaksin asli pun apabila fasilitas rantai dinginnya tidak memadai, akan memberi dampak kesia-siaan akibat kerusakan yang terjadi pada vaksinnya. Apalagi jika yang diberikan adalah vaksin palsu, malah akan memberikan dampak keracunan terutama pada bayi yang tidak cocok atau alergi pada unsur senyawa tertentu.

"Saya mendorong kepada pemerintah terutama Kementerian Kesehatan agar bekerjasama dengan Kepolisian RI untuk dapat segera menertibkan vaksin palsu ini," pinta dokter Adang.

Selanjutnya ia menyarankan kepada pemerintah agar memberi sanksi tegas kepada pihak-pihak yang terlibat dalam rantai distribusi vaksin manakala fasilitas rantai dinginnya tidak memadai.

"Pemerintah harus meninjau ulang fasilitas rantai dingin yang ada di Puskesmas dan seluruh rumah sakit pemerintah agar dapat dipastikan keamanan vaksin yang diberikan kepada rakyat Indonesia," pungkasnya.[wid]

 

 

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

UPDATE

Direksi BUMN Butuh Kepastian Hukum, Bukan Kekebalan

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:59

Menkop dan Wantimpres Rocky Gerung Hadiri Pra Kongres Syarikat Islam ke-42

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:50

Kakak Kandung Ridwan Kamil Dicecar KPK soal Kasus Korupsi bjb

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:46

IHSG Menguat 1,36 Persen, Rupiah Masih Dibayangi Konflik Timur Tengah

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:38

Legislator PDIP Ungkap Sejumlah Isu yang Dibahas dalam Revisi UU Pemilu

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:21

BOP Pantura Bentukan Prabowo untuk Jaga Kawasan Pesisir

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:04

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Rentan Disalahgunakan

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:56

Warek Unsoed Dicecar KPK soal Mekanisme PMB Jalur Mandiri

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:37

Fitch Pertahankan Rating Tertinggi BTN, Peran di Program 3 Juta Rumah jadi Kunci

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:35

GWS Dorong UMKM jadi Ruang Perempuan Perkuat Peran Ekonomi

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:25

Selengkapnya