Basuki T. Purnama berhak maju dalam Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017. Apalagi saat ini dia menjabat sebagai Gubernur.
"Soal dia dicalonkan atau tidak, dia memang punya hak," ungkap tokoh masyarakat Jakarta, Marwan Batubara, saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL (Sabtu, 25/6).
Namun masyarakat hanya meminta hukum harus ditegakkan. Apalagi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah menemukan sejumlan penyimpangan dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.
"Kalau memang ada bukti bahwa Ahok ini terlibat korupsi diproses saja. Aturan itu harus ditegakkan," tegas mantan Dewan Perwakilan Daerah dari DKI Jakarta ini.
Belum lagi dugaan aliran dana dari pengembang pulau reklamasi ke Temah Ahok dan adanya manipulasi pengumpulan KTP, menurutnya hal itu juga harus diusut lebih jauh.
Karena itu, dia mendukung PDIP yang tak akan mendukung calon yang terindikasi terlibat kasus hukum. "Oh, ya bagus itu," demikian Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS), ini.
Penegasan PDIP tidak akan mendukung calon yang bermasalah disampaikan Ketua DPP PDIP, Andreas Pareira, dalam diskusi "Ahok Galau, Teman Risau" di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat siang tadi.
"PDI Perjuangan tidak akan mengusung calon yang kemudian akan berpotensi menjadi masalah di Pilkada Jakarta," pungkasnya.
Soal kasus RS Sumber Waras, KPK sendiri sudah menyatakan tidak ada perbuatan melawan hukum. Sementara, terkait aliran dana dari pengembang ke Teman Ahok, KPK sedang mengusutnya.
Teman Ahok sendiri sudah membantah tudingan tersebut. Meski begitu, diakui memang ada dana sumbangan yang diterima Teman Ahok sebesar Rp 5 miliar. Namun, bahwa sumbangan itu berasal dari relawan.
"Ini sumbangan dari teman-teman semuanya, total sumbangan Rp 5 miliar. Jangan pernah fitnah kami. Kami marah dengan fitnah yang dilayangkan," tandas Singgih Widyastomo, salah satu pendiri Teman Ahok.
[zul]
