Berita

Kalau Dukung Calon Di Pilkada, Golkar Paling Tragis PKS Sebaliknya

SABTU, 25 JUNI 2016 | 10:06 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL.  Dukungan partai politik dan nonpartai dalam pemilihan kepala daerah tidak perlu dikotomikan. Karena dua-duanya memang dibutuhkan untuk mendorong calon memenangi pilkada.

Direktur Indo Barometer, M. Qodari, menyatakan demikian berdasarkan pengalamannya dalam mendampingi calon di beberapa pilkada di daerah.

"Kita tidak pernah dikotomikan dukungan partai atau relawan. Dua-duanya dibutuhkan, punya fungsi dan peran masing-masing," ungkapnya dalam diskusi "Ahok Galau, Teman Risau" di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat (Sabtu, 25/6). 


Pembicara lainnya adalah Ketua PDIP Andreas H. Pareira, Ketua DPP Golkar Agun Gunandjar, dan Imanuel Ebenezer, Ketua Komunitas Batman atau relawan Ahok.

Pengalaman di banyak pilkada, peran partai lebih banyak diawal. Yaitu, sebagai 'perahu' untuk mendaftakan sebagai calon ke KPUD. Setelah itu peran partai berkurang.

"Banyak parpol dalam proses pilkada, tidak jalan justru. Kecuali beberapa parpol tertentu yang solid, saya sebut inisialnya, PKS," ungkapnya disambut tertawa.

"Golkar di daerah tertentu, Sulawesi Selatan misalnya, sukses. Lain tidak," sambungnya.

Dalam amatannya, ada tiga tipologi partai yang mendukung calon dalam pilkada. Yaitu, enggak ada dana, partai tetap bergerak memenangkan calon; ada dana, baru bergerak; dan terakhir sudah ada dan, namun tidak juga bergerak.

"Tragisnya, partai kategori ketiga ini sering Golkar. Sudah ada dana, tidak jalan-jalan," katanya disambul gelak tawan lagi.

Karena itulah, dia menambahkan, dukungan partai saja tidak cukup. Butuh sokongan nonpartai lainnya. Tak hanya relawan, tapi juga ormas, pihak keluarga, dan lainnya.

"Relawan hanya salah satu bagian saja dari mesin politik," tandasnya. [zul]

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya