Mendagri Minta Nomenklatur Anggaran Daerah Tidak "Bersayap"

. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar sosialisasi Peraturan Mendagri (Permendagri) 31/2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017. Kegiatan tersebut berlangsung di Jakarta, Kamis (23/6), mengundang Sekretaris Daerah (Sekda) dan perwakilan DPRD provinsi seluruh Indonesia.

Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan ada sejumlah hal yang harus diperhatikan seperti, pemerintah daerah (Pemda) harus mengubah pola pikir money follow function and organization menjadi money follow programme. Lalu penyederhanaan nomenklatur anggaran agar lebih jelas, tidak menggunakan kalimat yang bersayap.

"Misal, program seperti bantuan peningkatan kapasitas nelayan, ternyata hanya untuk pembangunan trotoar jalan. Padahal bisa lebih kongkrit dengan, bantuan jaring nelayan dengan jumlah tertentu," kata Tjahjo dalam acara sosialisasi tersebut.

Kemudian, masalah dana hibah dan bantuan sosial, kata Mendagri harus dibatasi dan dilakukan secara selektif dengan kriteria jelas sesuai peraturan yang ada. Selain itu, anggaran belanja modal juga harus diperbesar. Terakhir yakni, sampaikan realisasi APBD semester pertama dan tahunan secara tepat waktu sehingga pelaksanaan dan penyerapan anggaran dapat terpantau.

Tjahjo juga berpesan agar Pemda dan DPRD bisa mengalokasikan anggaran secara teliti. Menurut dia, area rawan korupsi seperti dana hibah bansos, uang perjalanan dinas, retribusi serta pajak daerah. Kemudian, area rawan bencana juga membutuhkan pos anggaran khusus. Makanya, ia tekankan agar Pemda tahu potensi bencana di daerahnya dan siapkan postur anggarannya sendiri.

"Kemudian, tugas pemerintah ke dalam, yakni peningkatan kapasitas aparatur dengan pembinaan dan pelatihan. Itu juga memerlukan anggaran periodik," ujar Tjahjo.

Mendagri menambahkan, ada lima indikator utama pengelolaa keungan daerah. Pemda harus melihat, pertama ketepatan penyelesaian APBD, tingginya penyerapan anggaran, ketepatan penyampaian LKPD, kualitas opini pemeriksaan BPK dan pemeriksaan IPK.

"Perhatikan jadwal dan tahapan proses penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD Tahun Anggaran 2017. Secara substansial APBD tetap diorientasikan pada upaya pemenuhan kepentingan masyarakat yang bersifat inklusif," tukas menteri asal PDIP ini. [rus]