Etnis Tionghoa Terdepan, Pribumi Terpinggirkan

INDONESIA memiliki bahaya laten yang disebabkan besarnya kesenjangan ekonomi antara masyarakat pribumi dan non pribumi. Pemerintah tidak mampu mengatasi kesenjangan ini, agar terjadi kesetaraan kekuatan ekonomi antara masyarakat pribumi dan non pribumi. Padahal jika terjadi kesetaraan barulah antara pribumi dan non pribumi bisa menjadi teman perjuangan. Sementara saat ini terjadi permusuhan yang laten dan dapat meletus kapan saja, sehingga menghasilkan banyak kerugian.

Kita bisa melihat ketika Tun Abdul Razak, Perdana Menteri kedua Malaysia menerapkan Dasar Ekonomi Baru di Malaysia, dimana sebelumnya terjadi jarak sangat jauh perekonomian antara masyarakat bumiputera dan non bumiputera. Dengan diterapkan konsep ekonomi tersebut, Malaysia mampu mendudukkan kedudukan ekonomi,  bumiputera, non pribumi dan orang-orang asing prosentasinya sebesar 30,40,30 dari kekuatan ekonomi malaysia.

Di Indonesia, masyarakat non pribumi, khususnya dari etnis Tionghoa begitu menguasai kue ekonomi terlebih pada masa sekarang ini. Hal ini, karena kekuasaan seolah tidak percaya pada kemampuan orang-orang pribumi yang secara hukum adat adalah pemilik tanah, air dan udara sesungguhnya.

Justru para masyarakat non pribumi, etnis Tionghoa banyak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dengan merebut tanah-tanah milik masyarakat adat.

Jika kita melihat kedudukan sosial, ekonomi masyarakat etnis tionghoa di Indonesia, telah menguasai hampir 80 persen sumber-sumber kemakmuran. Mereka telah sangat kaya raya, bahkan ada data yang menyebut uang masyarakat non pribumi diparkir di luar negeri mencapai angka 14.000 Triliyun dan berputar.

Mereka ini mendapat kemudahan dari Indonesia akan tetapi membawa keuntungannya ke luar negeri. Dan saat ini ketika ekonomi telah dikuasai oleh para konglomerat dari kelompok non pribumi etnis tionghoa, mereka ingin merebut kekuasaan politik.

Sudah saatnya kita bersama menegaskan untuk menguatkan rakyat pribumi kita.

Kita menghidupkan kekuatan api pribumi ini bukan untuk menjadi kaum rasis yang penuh kebencian. Akan tetapi untuk membangun kesetaraan ditanah yang diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa untuk dijaga. Agar kesetaraan antara Pribumi dan Non Pribumi bisa setara dengan prosentasi 50:50 dalam lapangan ekonomi.

Untuk membangun kepercayaan, saat ini rakyat pribumi jangan pernah memilih pemimpin dari non pribumi sebelum terjadi kesetaraan antara masyarakat pribumi dan non pribumi di Indonesia. [***]

Yudi Syamhudi Suyuti
Koordinator Perjuangan Kekuatan Rakyat,