CARA rakyat memahami keadaan ekonomi itu sederhana, yakni ketersediaan lapangan kerja, harga-harga stabil dan terjangkau.
Berbagai pernyataan atau kebijakan pemerintah dalam bentuk apapun namun tanpa mampu menyelesaikan ketiga hal tersebut di atas, tentu bagi rakyat akan menilai sekedar klise.
Padahal akhir-akhir ini harga telah tidak stabil dan merangkak naik, bahkan kalaupun ada yang stabil pun pada level harga tinggi.
Kebijakan Presiden Joko Widodo memprioritaskan pembangunan infrastruktur tentu berdampak langsung pada semua bidang dan tidak dapat dinikmati langsung hasilnya oleh rakyat, namun dalam jangka menengah dan panjang tentu akan jelas hasilnya buat pertumbuhan ekonomi Republik ini, apalagi dibarengi dengan pembangunan SDM (Sumber Daya Manusia), tentu manfaatnya akan lebih maksimal.
Keputusan Jokowi tersebut memang memunculkan pro dan kontra, namun yang perlu dilakukan tentu harus diikuti kebijakan ekonomi yang tetap bisa berjalan untuk situasi jangka pendek.
Paling tidak, tim ekonomi pemerintahan Jokowi harus memprioritaskan sektor kebutuhan pangan agar stabil, baik soal ketersediaan barang maupun stabilitas harga yang terjangkau di bawah bayang-bayang perlambatan ekonomi global saat ini.
Itulah sebenarnya yang tetap harus menjadi fokus perhatian tim ekonomi pemerintahan Jokowi di bawah koordinasi dan kendali Menko Perekonomian, Darmin Nasution.
Jika fokus perhatian tim ekonomi pemerintahan Jokowi gagal menjaga kendali harga pangan, maka sudah dapat dipastikan rakyat akan bergejolak dan melihat kelemahan serius pada pemerintahan Jokowi ini.
Ketidakmampuan tim ekonomi pemerintahan Jokowi di bawah Menko Darmin Nasution, yang tidak jelas dan tepat mengkalkulasi dan memprediksi gejolak harga pangan tentu menjadi kegagalan serius tim ekonomi pemerintahan Jokowi.
Gejolak harga pangan sekarang ini menunjukkan kinerja menko perekonomian tidak punya skala prioritas dalam mengantisipasi dan merumuskan perencanaan jangka pendek rakyat, sehingga makin terlihat jelas jika rencana dan rumusan menko perekonomian soal prediksi dan antisipasi sektor perekonomian yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat itu salah dan gagal.
Menko perekonomian tidak bisa lepas tangan soal kekeliruan kebijakan di sektor pangan ini. Cara pandang menko perekonomian yang sejak awal menekankan impor sebagai cara mengantisipasi kebutuhan stok pangan dan stabilisasi harga faktanya tidak efektif, karena kebijakan tersebut tidak dibarengi dengan penertiban kartel pangan jauh-jauh hari yang selama ini mendominasi dan mempermainkan stok dan harga pangan.
Selain itu, ego antarkementerian yang tidak mampu diantisipasi dan dikoordinasi menko perekonomian juga semakin memperburuk kondisi di atas. Pasalnya, egoisme itulah yang menambah semakin kacaunya tata kelola sektor pangan, selain soal lemahnya terobosan kebijakan. Ini menunjukkan leadership Darmin Nasution sebagai menko perekonomian layak dipertanyakan.
[***]
Rifa’i Jamus
Peneliti Jateng Institut
