Presiden Joko Widodo didesak untuk menghentikan kebijakan utang luar negeri. Sebab jika utang luar negeri dijadikan sandaran utama sumber pembangunan infrastruktur, Indonesia akan selalu menjadi negara yang bergantung di bawah kendali negara asing atau lembaga internasional pemberi utang.
Karena itu, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) memberikan peringatan keras dan menolak kebijakan utang luar negeri Jokowi. Sebab, utang tersebut mengancam kedaulatan ekonomi nasional.
"Jangan sampai anak cucu kita kelak yang menderita akibat penguasaan asing dan mereka pula yang harus membayar utang-utang pemerintahan Jokowi," tandas Wakil Ketua Umum PP KAMMI, Arif Susanto dalam keterangan tertulisnya, (Senin, 13/6).
Arif juga menegaskan bahwa utang luar negeri akan memperkuat dominasi negara asing untuk menguasai sumber daya alam.
"Utang luar negeri akan dijadikan alat pukul oleh negara pemberi pinjaman untuk dapat mendikte negara pengutang seperti Indonesia. Dengan utang sebesar Rp 4.200 triliun, Asing dan Aseng akan semakin leluasa mendikte pemerintahan Jokowi dalam penguasaan kekayaan alam Indonesia," katanya mengingatkan.
Dia menyampaikan itu dengan mengutip laporan Bank Indonesia pada akhir kuartal I 2016 yang menyebutkan total Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia meningkat 5,7% (yoy) mencapai USD 316 miliar atau sekitar Rp 4.277 triliun (rata-rata kurs Rp 13.535/dolar AS pada kuartal I 2016). Penambahan utang luar negeri itu juga disebabkan tingginya utang luar negeri sektor publik di era Pemerintahan Joko Widodo.
BI memaparkan bahwa utang luar negeri pemerintah pada kuartal I 2016 mencapai USD 151,36 miliar atau sekitar Rp 2.048,65 triliun (47,9% total utang). Utang sektor publik tersebut meningkat 14% (yoy) yang berarti bahwa sejak kuartal I 2015 hingga kuartal I 2016, utang luar negeri pemerintahan Jokowi meningkat tajam sebesar USD 44,24 miliar atau Rp 598,78 triliun.
[zul]
