Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) di bawah pimpinan Menteri Imam Nahrawi memperoleh peringkat tidak baik dalam evaluasi kementerian dan lembaga yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB).
Selain itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga mencap Kemenpora harus dievaluasi berkenaan dengan audit keuangan.
Hal itu disampaikan Menpora saat kegiatan Internalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Penyerahan Piagam Perjanjian Kinerja Kemenpora Tahun 2016 di Auditorium Wisma Menpora Jakarta hari ini (Senin, 6/6).
"Kita (Kemenpora) mendapat pemaparan hasil evaluasi yang luar biasa dari Kemenpan RB, dari hasil evaluasi ini Kemenpora berada di bawah rata-rata seluruh kementerian/lembaga, tentu berdasarkan hasil ini kita harus dapat memperbaiki diri kita, beranjak dan berlari ke arah yang lebih baik, banyak hal yang perlu kita evaluasi dan perbaiki, " kata Imam kepada para staf Kemenpora.
Menpora lantas menceritakan bahwa tadi di Istana dirinya mendapat kritik dan teguran dari BPK. Ia dibilang tidak tegas terhadap bawahan.
"Hal ini tentu tidak mengenakkan, tetapi ini adalah momentum untuk kita mengevaluasi diri dan kinerja kita, kita harus melihat bahwa semua yang disampaikan itu adalah sesuatu yang harus kita ubah, sesuatu yang harus kita perbaiki, tidak boleh lagi kita membiarkan, tidak boleh lagi kita menunda-nunda sesuatu, " ujar Imam lagi.
Imam menyampaikan kepada bawahannya, bahwa komitmen perjanjian kinerja sama dengan saat dirinya menerima jabatan menteri, yakni mendukung dan mempercepat pembangunan di bidang kepemudaan dan keolahragaan.
"Saya berharap juga kepada bapak-ibu sekalian, dengan adanya perjanjian kinerja yang dibuat ini, bapak dan ibu harus dapat berkomitmen untuk bekerja dengan baik, berintegritas, akuntabilitas, dan transparansi, " ujar Imam.
Imam melanjutkan, reformasi birokrasi bukanlah sesuatu yang baru. Reformasi birokrasi ini adalah mengubah sesuatu menjadi lebih baik daripada yang sudah ada sebelumnya.
Utamanya, perubahan signifikan pada elemen-elemen birokrasi seperti manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik
"Melalui reformasi birokrasi ini diharapkan dapat diwujudkan tata kelola pemerintahan yang mampu untuk mendukung dan mempercepat keberhasilan pembangunan diberbagai bidang, di Kemenpora sendiri kita mempunyai tanggungjawab terhadap keberhasilan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan, " demikian Imam
.[wid]
