Berita

tb hasanuddin/net

Upaya Memberantas Penyelundupan Harus Diimbangi Dengan Anggaran Bakamla Yang Memadai

MINGGU, 05 JUNI 2016 | 02:39 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Perintah Presiden Joko Widodo kepada Kepala Bakamla dalam Rapat Kabinet dua bulan lalu untuk memberantas penyelundupan memang sudah tepat.

Namun, bila anggaran Bakamla masih minim dan tidak cukup untuk menjalankan program besar pengamanan kelautan, maka hal itu ibarat jauh panggang dari api atau tindakannya bisa tidak sesuai dengan harapan.

"Penyelundupan banyak yang diberantas, misalnya kapal-kapal ikan ilegal. Namun, kasus penyelundupan ini terlalu banyak. Kalau anggarannya tidak ada kenaikan, bagaimana bisa pemberantasan itu dapat dilakukan secara tuntas," kata Wakil Ketua Komisi I, TB Hasanuddin, dalam keterangan beberapa saat lalu (Minggu, 5/6).


Menurut TB Hasanuddin, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) seharusnya mampu menterjemahkan pemikiran Presiden Jokowi saat memberikan intruksi kepada Bakamla. Apalagi, sambung TB Hasanuddin, Bakamla harus mengawasi laut yang luasnya hingga tiga juta kilometer persegi dari Sabang sampai Merauke.

"Jika melihat anggaran Bakamla yang tak mengalami kenaikan, saya berpikir Kemenkeu tidak mendorong sedikitpun prioritas penguatan Bakamla untuk pemberantasan penyelundupan, atau memang ada upaya oknum mafia di internal Kemenkeu yang berusaha menggagalkan upaya Presiden dalam pemberantasan penyelundupan," tutur TB Hasanuddin.

Sebagaimana diketahui, anggaran untuk Bakamla tahun 2016 hanya mendapat alokasi sebesar Rp 326,2 miliar. Bandingkan dengan anggaran untuk  dan Badan Intelejen Negara (BIN) sebesar Rp 1.592 Miliar .

Sementara rencananya dalam APBNP 2016 yang akan datang, Kemenkeu tidak memproyeksikan sama sekali adanya penambahan untuk Bakamla. Sementara BIN direncanakan akan mendapat penambahan sebesar Rp 500 miliar menjadi Rp 2,092 triliun. [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya