Upaya Memberantas Penyelundupan Harus Diimbangi Dengan Anggaran Bakamla Yang Memadai

. Perintah Presiden Joko Widodo kepada Kepala Bakamla dalam Rapat Kabinet dua bulan lalu untuk memberantas penyelundupan memang sudah tepat.

Namun, bila anggaran Bakamla masih minim dan tidak cukup untuk menjalankan program besar pengamanan kelautan, maka hal itu ibarat jauh panggang dari api atau tindakannya bisa tidak sesuai dengan harapan.

"Penyelundupan banyak yang diberantas, misalnya kapal-kapal ikan ilegal. Namun, kasus penyelundupan ini terlalu banyak. Kalau anggarannya tidak ada kenaikan, bagaimana bisa pemberantasan itu dapat dilakukan secara tuntas," kata Wakil Ketua Komisi I, TB Hasanuddin, dalam keterangan beberapa saat lalu (Minggu, 5/6).

Menurut TB Hasanuddin, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) seharusnya mampu menterjemahkan pemikiran Presiden Jokowi saat memberikan intruksi kepada Bakamla. Apalagi, sambung TB Hasanuddin, Bakamla harus mengawasi laut yang luasnya hingga tiga juta kilometer persegi dari Sabang sampai Merauke.

"Jika melihat anggaran Bakamla yang tak mengalami kenaikan, saya berpikir Kemenkeu tidak mendorong sedikitpun prioritas penguatan Bakamla untuk pemberantasan penyelundupan, atau memang ada upaya oknum mafia di internal Kemenkeu yang berusaha menggagalkan upaya Presiden dalam pemberantasan penyelundupan," tutur TB Hasanuddin.

Sebagaimana diketahui, anggaran untuk Bakamla tahun 2016 hanya mendapat alokasi sebesar Rp 326,2 miliar. Bandingkan dengan anggaran untuk  dan Badan Intelejen Negara (BIN) sebesar Rp 1.592 Miliar .

Sementara rencananya dalam APBNP 2016 yang akan datang, Kemenkeu tidak memproyeksikan sama sekali adanya penambahan untuk Bakamla. Sementara BIN direncanakan akan mendapat penambahan sebesar Rp 500 miliar menjadi Rp 2,092 triliun. [ysa]