Berita

foto :net

Olahraga

Kemenpora Anggarkan Rp 21 Miliar Untuk Perangi Narkoba

KAMIS, 02 JUNI 2016 | 08:49 WIB | LAPORAN:

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menunjukkan kepeduliannya dalam memerangi narkoba. Salah satunya dengan membentuk kader antinarkoba 3 Juni besok.

Sebanyak 500 kader pemuda antinarkoba akan dikukuhkan di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat. Kemudian mereka akan disebar ke 500 desa di Jawa Barat.

Tugasnya, melakukan pemetaan titik-titik rawan penggunaan/peredaran gelap narkoba, membentuk organisasi relawan antinarkoba, dan melaksanakan koordinasi dengan pemerintah daerah dan tokoh agama. Dalam membentuk Satgas Pemuda Anti Narkoba ini, kementrian yang membidangi pemuda dan keolahragaan ini menggandeng Badan Narkotika Nasional (BNN).


"Perekrutan kader antinarkoba ketat. Mereka harus lolos tes seperti tes urine, pelatihan, dan sebagainya. Jika ada yang tidak lolos tes, kami kembalikan ke daerahnya dan diganti dengan yang lain," ujar  Asisten Deputi Peningkatan Wawasan Pemuda, Mulyadi Adnan di Jakarta, Rabu (1/6).

Lanjut Mulyadi, Jawa Barat ditunjuk menjadi pioner pembentukan kader anti narkoba. Selanjutnya, Menpora Imam Nahrawi direncanakan akan mengukuhkan 500 kader lagi di Jawa Tengah dan 500 kader di Jawa Timur. Ketiga wilayah ini dijadikan sebagai proyek percontohan. Untuk tahun berikutnya, akan dilanjutkan ke provinsi lain.

"Kami optimistis pada 2019, seluruh provinsi di Tanah Air telah memiliki Satgas Pemuda Antinarkoba," tegasnya.

Ditambahkan Staf Khusus Menpora Bidang Kepemudaan Zainul Munasichin, jika semua provinsi berhasil dikukuhkan, Indonesia akan memiliki 39 ribu Kader Pemuda Antinarkoba. Jika terealisasi, Indonesia berpeluang entaskan diri dari serbuan narkoba. Upaya ini tentu menyedot banyak anggaran.

Untuk merekrut 1.500 kader antinarkoba di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur saja, Kemenpora butuh Rp 21 miliar. Dana itu terserap paling banyak untuk pelatihan, yaitu masing-masing provinsi mencapai Rp 3,5 miliar.[wid]


Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya