Berita

ilustrasi/net

Politik

Ketua SP BUMN Bersatu Curiga Pertamina Akuisisi PGN Untuk Tutup Kasus Korupsi

SENIN, 30 MEI 2016 | 12:34 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Cara Menteri BUMN Rini Soemarno mengelola BUMN sangat kacau dan tak profesional. Hal ini misalnya terkait dengan langkah Pertamina mengajukan penyertaan modal negara (PMN) yang dikonversi dengan saham Perusahaan Gas Nasional (PGN).

Cara pembelian saham yang dimiliki pemerintah ini harus seijin DPR. Hal ini  jelas sebagaimana diatur dalam UU 19/2003 tentang BUMN yang menyebutkan bahwa jika ada perubahan kepemilikan saham di perusahaan pelat merah maka harus melalui persetujuan DPR.

"Tidak bisa asal-asalan kayak manajemen bromocorah, dalam melakukan merger dan Akusisi PGN oleh Pertamina," kata Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono, dalam keterangan beberapa saat lalu (Senin, 30/5).


"Kalau Rini Sumarno tidak meminta Izin DPR ini patut dipertanyakan kepentingannya apalagi PGN adalah perusahaan publik dimana kepentingan pemegang saham publik harus diperhatikan. Jadi jangan asal nabrak aturan seenak enaknya," sambung Arief.

Arief menjelaskan bahwa PGN juga berstatus perusahaan publik jadi harus tunduk juga terhadap UU Pasar modal bahwa pelepasan perusahaan berstatus terbuka harus ada proses tendernya di Pasal 83 UU Pasar Modal Tahun 1995 yang diatur lewat Keputusan Ketua Pengawas Pasar Modal No. Kep-85PM/1996 tentang Penawaran Tender, menyebut setiap ada perubahan kepemilikan di perusahaan terbuka maka harus dilakukan penawaran tender.

"Penawaran tender wajib alias mandatory tender offers ini dilakukan oleh pemegang saham pengendali terhadap para pemegang saham minoritas. Sayangnya, Rini tidak mau mengomentari soal hal ini meski PGN merupakan perusahaan terbuka yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI)," ungkap Arief.

Menurut Arief, sebelum saham  PGN diakusisi,  juga sebaiknya dilakukan sebuah audit investigasi karena diduga banyak terjadi fraud dan kerugian negara yang mengarah pada tindak pidana korupsi . Hal ini terbukti dengan dicekalnyanya Dirut PGN oleh Ke Jaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi pada pengadaan terminal gas apung Lampung yang merugikan negara sebesar 250 juta dolar AS.

"Justru nafsunya Rini untuk mengakusisi Saham PGN oleh Pertamina yang akan mengunakan dana PMN patut dicurigai untuk menghilangkan status PGN sebagai BUMN murni dan menjadikan PGN sebagai anak perusahaan Pertamina yang tidak tunduk pada UU Tipikor sehingga Dirut PGN bisa lepas dari jerat UU Tipikor oleh Kejaksaan Agung," ungkap Arief.

Karena itu, Arief menyarankan, Kejaksaan Agung segera  menetapakan Hendi sebagai tersangka dan menahannya karena jika hanya dicekal ditakutkan Kejaksaan Agung akan kehilangan banyak bukti. [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya