Berita

teguh santosa/rmol

Politik

Teguh Santosa: Konstitusi Neolib Membenarkan Penggusuran Pasar Ikan

SABTU, 28 MEI 2016 | 08:56 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Bakal calon gubernur DKI Jakarta, Teguh Santosa mengatakan, salah satu pangkal permasalahan di Indonesia adalah perubahan terhadap Pasal 33 UUD 1945 dengan menambahkan ayat tentang demokrasi ekonomi.

Menurutnya, demokrasi ekonomi menjadi karpet merah yang menyambut paham neoliberalisme, dan selanjutnya membunuh cita-cita sosialisme Indonesia.

‎"Dalam setting ekonomi neoliberal setiap individu memiliki hak yang sama di lapangan ekonomi. Persoalannya, tidak semua punya kekuatan yang sama. Ada kelas kaki lima, ada kelas home industry, ada korporasi multi nasional, ada BUMN," kata wartawan senior itu dalam Dialog Masa Depan Jakarta di Resto Pempekita, di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (27/5).


Pembicara lain dalam dialog itu adalah Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat, Ketua Dewan Direktur Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan dan aktivis kebudayaan Geisz Chalifah. Sementara tuan rumah Bursah Zarnubi menjadi moderator.

Negara, kata Teguh, dalam paham neoliberalisme hanya menjadi pembuat peraturan yang memastikan bahwa pertarungan di antara aktor-aktor ekonomi yang tidak seimbang tersebut berlangsung sesuai aturan. Dalam pertarungan seperti ini sudah bisa dipastikan bahwa kelompok lemah akan tergusur.

"Saya kira, itulah masalah kita. Kita sering meminta agar pemerintah menjalankan ekonomi konstitusi. Masalahnya, konstitusinya sudah neoliberal dan sudah bukan konstitusi yang pro rakyat," terang Teguh yang juga dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan London School of Public Relations (LSPR) Jakarta.

Teguh mencontohkan kasus yang menimpa masyarakat di Kampung Akuarium, Pasar Ikan di Penjaringan, Jakarta Utara. Penggusuran yang semena-mena itu terjadi karena Pemprov DKI Jakarta enggan dan dibenarkan oleh konstitusi untuk tidak berpihak pada masyakat yang lemah.

"Kita tengah mengalami persoalan dimana struktur ekonomi dan struktur politik  yang dirancang konstitusi hasil amandemen ini membuat negara sulit berpihak pada masyarakat lemah," tandasnya seperti diberitakan RMOLJakarta. [dem]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

CELIOS Ungkap Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026

Rabu, 22 April 2026 | 14:13

Penambahan Komando Teritorial Berpotensi Seret TNI ke Politik Praktis

Rabu, 22 April 2026 | 14:05

Mega Syariah Bukukan Akuisisi Dana Pihak Ketiga Rp709 Miliar

Rabu, 22 April 2026 | 14:01

Prabowo Bakal Perbanyak Konser K-Pop di Indonesia

Rabu, 22 April 2026 | 13:49

Konsumsi BBM Harus Bijak di Tengah Gejolak Harga

Rabu, 22 April 2026 | 13:48

Komisi X DPR Sesalkan Dugaan Kecurangan Peserta UTBK Undip

Rabu, 22 April 2026 | 13:48

YLKI Sebut Pajak Tol Salah Sasaran dan Memberatkan Rakyat

Rabu, 22 April 2026 | 13:38

IHSG Sesi I Terkoreksi ke Level 7.544 di Tengah Ketidakpastian Geopolitik Timur Tengah

Rabu, 22 April 2026 | 13:24

Purbaya Pastikan Nasib Utang Whoosh Sudah Rampung

Rabu, 22 April 2026 | 13:10

Prabowo Jajaki Peluang Kirim WNI Ikut Program Kosmonaut Rusia

Rabu, 22 April 2026 | 12:58

Selengkapnya