Berita

said iqbal/net

Politik

Buruh Mau Demo Tiga Hari Berturut-Turut

SABTU, 28 MEI 2016 | 05:40 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Serikat buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSPI) akan menggelar aksi demonstrasi pada tanggal 30 Mei-2 Juni mendatang.

Aksi ini akan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Balaikota DKI Jakarta dan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tujuan aksi adalah mendesak pemerintah mencabut PP 78/2005 sesuai rekomendasi Panja Upah DPR RI.

"Dalam aksi ini kami juga mendesak Gubernur DKI Jakarta dan gubernur daerah lainnya untuk menaikkan upah minimum 2017 sebesar Rp 650 ribu. Kami juga Menolak reklamasi teluk Jakarta dan penggusuran yang dilakukan Ahok sebagai gubernur," kata Presiden KSPI, Said Iqbal, dalam keterangan beberapa saat lalu (Sabtu, 28/5).


Pihaknya, kata Iqbal, akan mengerahkan sebanyak 1.500-2.000 massa dalam aksi yang digelar selama tiga hari berturut-turut tersebut.

"Isu ketiga yang kita teriakkan adalah menolak reklamasi teluk Jakarta lantaran sangat berhubungan dengan kehidupan buruh. Hal itu juga akan berimplikasi pada reklamasi pada daerah lain," ungkapnya.

Selain itu, lanjut Iqbal, pihaknya juga mendesak KPK segera menetapkan status hukum kepada Gubernur DKI Jakarta terkait kasus reklamasi dan Rumah Sakit Sumber Waras. [ysa]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya