Berita

rachmawati/net

Rachmawati: Ketua KPK Sangat Tidak Etis Ikut Jokowi Ke Korsel

RABU, 18 MEI 2016 | 13:37 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Apapun alasannya, keikutsertaan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo bersama Presiden Joko Widodo ke Korea Selatan tak bisa dibenarkan. Langkah Ketua KPK ini, apapun alasannya, sangat tidak etis.

Demikian disampaikan tokoh nasional Rachmawati Soekarnoputri. Rachma juga menilai, tindakan Agus ini menjatuhkan wibawa dan posisi institusi KPK, yang seharusnya independen.

"Kecuali Ketua KPK memang mendapat undangan, seperti undangan seminar soal pemberantasan korupsi," kata Rachma beberapa saat lalu (Rabu, 18/5).


Rachma mengingatkan, KPK bukanlah lembaga subordinat keperesiden. KPK dan Presiden memiliki otoritas sendiri-sendiri. Presiden hanya pembuat kebijakan, dan bukan operasional menangani penyidikan-pemeriksaan dan penangkapan layaknya hukum acara pidana.

Sementara KPK, lanjut Rachma, merupakan lembaga lex specialis yang punya kewenangan memeriksa siapapun, termasuk memeriksa Presiden. Karena itu, bila ternyata seorang presiden terlibat korupsi, dengan cara mau berada dalam romobongan presiden, apakah KPK ke depannya berani bertindak atau tidak.

"Rakyat sudah bosan dengar janji-janji pemberantasan korupsi rezim penguasa," demikian Rachma. [ysa]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya