Berita

ray rangkuti/net

Tak Etis Catut Nama Jokowi Dalam Munaslub Golkar

SENIN, 16 MEI 2016 | 06:25 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Membawa-bawa nama Presiden Joko Widodo dengan mengatakan bahwa Jokowi tak nyaman dengan ketua umum Golkar yang rangkap jabatan merupakan langkah yang tidak etis.

"Menurut saya apa yang dilakukan Luhut Pandjaitan kurang etis. Apa betul membawa pesan presiden?" kata pengamat politik dari Lingkar Madani (LIMA) Indonesia, Ray Rangkuti, Minggu malam (15/5).

Ray lantas merujuk pada Pidato Presiden Joko Widodo saat membuka Munaslub Golkar di Bali, Sabtu malam (14/5). Jokowi dengan tegas mengatakan tak punya kepentingan soal calon ketua umum Golkar.


Hal itu berbeda dengan Luhut dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang memang kader partai berlambang beringin itu. Anehnya, kata Ray, kesan yang muncul justru Luhut hanya berpihak pada Setya Novanto.

"Padahal presiden dalam pembukaan (munaslub) sudah jelas pidatonya. Mengapa Luhut kesannya mengistimewakan Setnov? Ada apa ini?" ucap Ray.

Ray justru mengajak publik atau pun pemilik suara di Munaslub Golkar berpikir. Yakni untuk menimbang benar atau tidaknya Jokowi punya misi ke Golkar dengan mengutus Luhut agar membela Setnov.

"Kita tahu presiden sudah pernah marah dalam  dalam kasus Papa Minta Saham. Ini harus cepat diklarifikasi," tegasnya.

Tapi jika ternyata Jokowi tidak mengutus Luhut, maka harus ada tindakan. "Kalau tidak ada pesan dan hanya mengklaim, itu harus ditegur presiden. Dia (Luhut, red) punya kewenangan apa?" tegasnya. [ysa]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Gandeng Boulevard Coffee, Bank Syariah Nasional Perkuat Ekosistem Transaksi Masyarakat

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 17:23

15 Tahun Mengaspal, 70 Mitra Driver Dapat Hadiah Umrah dari Gojek

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 16:11

AADI Laporkan Pengalihan Saham Hasil Buyback Lewat Bursa

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 15:12

Kebakaran di Belakang RS PIK, Asap Tebal Membubung

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 15:11

Peradi Profesional Jakarta Dilantik, Harris Arthur: Integritas Adalah Marwah Advokat

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 15:02

Purbaya Girang, Danantara Setor Dividen Rp120 Triliun ke Kas Negara

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:56

Chevron Siap Perluas Proyek Minyak di Venezuela

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:39

Kuota Internet Tak Boleh Hangus, Operator Wajib Beri Pilihan

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:26

Amandemen UUD 1945 Didahului Pemufakatan Jahat

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:12

Aktivis Senior Ingatkan Sudah Saatnya Kembali ke UUD 1945 Asli

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 13:39

Selengkapnya