Berita

Anggota DPR Yang Bermain Dalam RUU Pengampunan Pajak Dilaporkan Ke KPK

JUMAT, 13 MEI 2016 | 07:17 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pengemplang pajak, penyelundup, penjahat BLBI, bandar judi gelap, bandar narkoba, mafia property dan para koruptor yang masuk katagori penjahat ekonomi nasional paling diuntungkan kalau pengampunan pajak atau Tax Amnesty diberlakukan.

Karena itu mereka mam-back-up Pemerintah dan partai pendukung Jokowi untuk menggolkan RUU Pengampunan Pajak tersebut.

"Tentu saja bukan gratisan untuk meloloskan UU Tax Amnesty," ungkap Ketua Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono, pagi ini (Jumat, 13/5).  


Karena itu dia mensinyalir ketujuh penjahat ekonomi nasional tersebut telah mengeluarkan biaya pengamanan dengan dana ratusan miliar, yang dioperasikan oleh oknum anggota DPR dari parpol pendukung UU Tax Amnesty dengan inisial MB, MA dan AK.

Semua dugaan adanya korupsi kertas putih termasuk nama nama anggota DPR yang menjadi operator tersebut sudah diserahkan Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu ke KPK. "Jadi siap-siap saja tertangkap operasi tangkap tangan oleh KPK," katanya mengingatkan.

Namun kalau akhirnya pengampunan pajak diberlakukan, dia mengimbau masyarakat menolak membayar pajak. [Baca: Wajib Pajak Yang Patuh Akan Membangkang Kalau Jokowi Terapkan Tax Amnesty]

"Ayo kita tolak bayar pajak bagi masyrakat yang patuh bayar pajak jika Tax Amnesty diberlakukan," tandasnya. [zul]

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

UPDATE

Ketum PDIP Tinjau Kantor Baru Megawati Institute

Selasa, 20 Januari 2026 | 22:14

Polisi Bongkar Jaringan Senpi Ilegal Dipakai Begal, Dijual di Facebook Hingga Tokopedia

Selasa, 20 Januari 2026 | 22:09

Bupati Sudewo dan Tiga Kades Kajen Resmi Ditahan, Digiring ke Rutan Pakai Rompi Oranye

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:53

Wapres Gibran Blusukan ke Pasar Borong Daun Bawang

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:48

Istana Rayakan Prestasi Timnas Maroko sebagai Runner-Up Piala Afrika 2025

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:32

Polisi Sudah Periksa 10 Saksi dan Ahli Terkait Pelaporan Pandji Pragiwaksono

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:29

Komisi II Hanya Fokus Revisi UU Pemilu, Bukan Pilkada

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:22

Thomas Djiwandono Mundur dari Gerindra Usai Dicalonkan Jadi Deputi Gubernur BI

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:10

Bupati Pati Sudewo dan Tiga Kades Patok Harga hingga Rp225 Juta per Jabatan Perangkat Desa

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:00

Daftar 28 Perusahaan Sumatera yang Izinnya Dicabut Prabowo

Selasa, 20 Januari 2026 | 20:56

Selengkapnya