Berita

Anggota DPR Yang Bermain Dalam RUU Pengampunan Pajak Dilaporkan Ke KPK

JUMAT, 13 MEI 2016 | 07:17 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pengemplang pajak, penyelundup, penjahat BLBI, bandar judi gelap, bandar narkoba, mafia property dan para koruptor yang masuk katagori penjahat ekonomi nasional paling diuntungkan kalau pengampunan pajak atau Tax Amnesty diberlakukan.

Karena itu mereka mam-back-up Pemerintah dan partai pendukung Jokowi untuk menggolkan RUU Pengampunan Pajak tersebut.

"Tentu saja bukan gratisan untuk meloloskan UU Tax Amnesty," ungkap Ketua Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono, pagi ini (Jumat, 13/5).  


Karena itu dia mensinyalir ketujuh penjahat ekonomi nasional tersebut telah mengeluarkan biaya pengamanan dengan dana ratusan miliar, yang dioperasikan oleh oknum anggota DPR dari parpol pendukung UU Tax Amnesty dengan inisial MB, MA dan AK.

Semua dugaan adanya korupsi kertas putih termasuk nama nama anggota DPR yang menjadi operator tersebut sudah diserahkan Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu ke KPK. "Jadi siap-siap saja tertangkap operasi tangkap tangan oleh KPK," katanya mengingatkan.

Namun kalau akhirnya pengampunan pajak diberlakukan, dia mengimbau masyarakat menolak membayar pajak. [Baca: Wajib Pajak Yang Patuh Akan Membangkang Kalau Jokowi Terapkan Tax Amnesty]

"Ayo kita tolak bayar pajak bagi masyrakat yang patuh bayar pajak jika Tax Amnesty diberlakukan," tandasnya. [zul]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya