Hendrik Kawilarang Luntungan
Kenaikan tarif listrik sangat dirasakan sektor industri di tengah daya beli masyarakat yang menurun. Karena itu diskon listrik 30% pada waktu penggunaan pukul 23.00-08.00 yang masuk paket kebijakan ekonomi jilid III, harus segera direalisasikan. Apalagi, Presiden saat ini sudah menerbitkan paket kebijakan ekonomi jilid XII.
"Seharusnya PLN sebagai Perusahaan BUMN, memiliki inisiatif untuk membahas hal ini secara internal. Sehingga publik mengerti apa alasan masih tertundanya realisasi 30% itu," tegas Ketua Bidang Industri dan Perdagangan DPP Partai Perindo, Hendrik Kawilarang Luntungan (Kamis, 12/5).
"Industri dalam negeri, terutama yang menengah sangat bergantung dengan kepastian pasokan tenaga listrik. Jika negara tidak bisa menjamin pasokan listrik, maka industri kecil-menengah bisa gulung tikar pelan-pelan," sambungnya.
Dia juga melihat ada banyak alternatif untuk melakukan stok energi dalam negeri; seperti mengkonversi batu bara menjadi energi listrik, atau konversi energi matahari.
"Selain listrik dan gas, Indonesia punya banyak alternatif ketersediaan energi. Proyek pengembangan Industri dan energi alternatif seperti di Muara Enim atau Mesuji misalnya harus menjadi perhatian kita bersama. Bahwa ketersediaan energi dalam negeri menjadi satu prasyarat utama atas kemajuan industry kita," tandasnya.
Sebelumnya, Menko Perekonomian Darmin Nasution juga mempersoalkan diskon tarif hingga 30 persen untuk pemakaian listrik pada tengah malam hingga pagi hari belum dijalankan oleh PLN. Karena itu dia akan mengklarifikasi kepada PT PLN. "Ini kita mau rapat lagi, karena ternyata PLN tidak mau, jadi masih ada dispute," kata Darmin.
Tapi pihak PLN menyatakan program diskon tarif listrik tersebut sudah berjalan. "Data per hari ini ada 667 konsumen industri skala menengah dan skala besar yang ikut program dengan tarif 30 persen bagi tambahan pemakaian antara pukul 23.00 hingga 08.00," kata Kepala Divisi Niaga PLN Benny Marbun pada Selasa (3/5) lalu, seperti dikutip dari sebuah media.
[zul]
