Berita

akom/net

Akom Janji Distribusikan Wewenang

KAMIS, 12 MEI 2016 | 01:36 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Bila terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar, Ade Komaruddin akan memberi distribusi kewenangan dewan pimpinan pusat (DPP) ke daerah, termasuk dalam menentukan calon kepala daerah.

Menurut Ade, sudah semestinya DPP Golkar mendengarkan masukan berbagai kalangan untuk menentukan calon kepala daerah. DPD tingkat II atau kabupaten/kota akan mendapat 60 persen kewenangan dalam menentukan calon di pilkada. Sisanya, 20 persen menjadi kewenangan DPD I (provinsi) dan 20 persen lainnya milik DPP.

Sedangkan untuk pemilihan gubernur, maka 60 persen kewenangan menentukan calon menjadi milik DPD 1. Sedangkan DPP dan DPD II hanya 20 persen.  Namun, untuk pemilu presiden memang menjadi kewenangan DPP, dan tetap harus mengacu pada selera rakyat.


"Untuk tingkat pusat, tentu diserahkan ke mekanisme pasar. Karena kita tahu untuk pilpres, kita tak bisa sesuka kita. Kita tak boleh jago-jagoan. Hasil survei, siapa yang terbaik, tentu kita akan sesuaikan, sehingga memenangkan pertarungan. Kita ikuti maunya rakyat ke mana," kata Ade saat sosialisasi calon ketua umum Golkar di Hotel Pullman, Surabaya, Rabu (11/5).

Selain itu Akom juga menyinggung pentingnya kaderisasi model Sudharmono saat memimpin Golkar di era Orde Baru. Saat itu, Sudharmono membentuk character desk. Para elite yang kini jadi kepala daerah maupun pimpinan DPRD dari Golkar adalah hasil pelatihan model itu,” katanya.

Akom menegaskan, hal itu merupakan upaya menjaga peninggalan (legacy) para pendahulunya di Golkar. Dia menyontohkan, Golkar di era Aburizal Bakrie saja memiliki konsep Negara Kesejahteraan 2045 yang wajib dijaga dan dilaksanakan.

"Visi Negara Kesejahteraan 2045, itu harus didalami dan didiskusikan benar di tiap kaderisasi kita. Banyak model welfare state. Tapi maksud visi welfare state Golkar adalah yang berbasis Pancasila. Ini harus didiskusikan, supaya dimengerti, tak hanya slogan semata," jelasnya.

Tak lupa, Akom juga secara terbuka mengatakan bahwa Golkar tak perlu malu untuk mengakui diri dan membanggakan peninggalan HM Soeharto. "PDIP punya Bung Karno dan Bu Megawati. Golkar punya Soeharto. Kenapa tidak?" demikian Akom. [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya