Berita

Disayangkan, Pemerintah Tidak Peka Terhadap Petani Garam

SELASA, 10 MEI 2016 | 15:57 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Negara harus secara kongkrit hadir di tengah-tengah petani garam dan industri garam rakyat. Peringatan tersebut disampaikan karena selama ini pemerintah dinilai tidak peka terhadap kondisi petani garam Tanah Air.

"Jika Menteri Saleh Husin merasa pesimis, apalagi petani garam kita. Padahal kita punya garis pantai yang lebih panjang ketimbang negara pengekspor (Singapura) garam ke Indonesia," tegas Ketua Bidang Perindustrian dan Perdagangan DPP Partai Perindo, Hendrik Kawilarang Luntungan, dalam keterangannya (Selasa, 10/5).

Hendrik menyatakan demikian terkait pernyataan Menteri Perindustrian Saleh Husin belum lama ini bahwa tidak semua daerah di Indonesia bisa menghasilkan garam dengan standar kualitas baik.


"Hanya daerah tertentu saja yang punya potensi mampu menghasilkan garam dengan NaCL di atas 97 persen dan ini faktor alam. Begitu juga dengan negara lain. Jadi perlu dipahami, tidak semua daerah atau negara yang memiliki wilayah laut luas bisa menghasilkan garam industri," kata Saleh.

Hendrik mengingatkan isu impor garam” jangan hanya jadi sekadar wacana. Namun juga harus dicarikan solusi terbaik untuk kepentingan bangsa kedepan. "PT. Garam selama membeli garam dari petani. Tapi serapan perusahaan BUMN itu masih minim, meski harga per ton sudah cukup baik (Rp 430.000/ton)," ucapnya.

Keseriusan pemerintah melawan impor garam, akan diuji dengan praktek kongkrit. Kualitas produksi petani garam tidak akan bisa bersaing dengan kualitas pabrik besar garam yang ada di dalam negri, jika tidak dibantu negara.

"Jadi, seharusnya sebagai seorang Menteri Perindustrian, Saleh Husin, bukan malah, pesimis dan berkelit pada persoalan yang sangat teknis," katanya mengingatkan.

Hendrik berharap pemerintah untuk melakuan transformasi teknologi efisien terkait industri garam dengan kapasitas menengah dan meberikan suntikan dana baik dalam permodalan atau peningkatan daya beli pemerintah.

"Transformasi teknologi dan suntikan dana, bukan dalam rangka memanjakan petani garam kita. Justru disitulah negara hadir untuk mendidik petani garam menjadi lebih mandiri," demikian Hendrik Luntungan.[zul]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya