Berita

Disayangkan, Pemerintah Tidak Peka Terhadap Petani Garam

SELASA, 10 MEI 2016 | 15:57 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Negara harus secara kongkrit hadir di tengah-tengah petani garam dan industri garam rakyat. Peringatan tersebut disampaikan karena selama ini pemerintah dinilai tidak peka terhadap kondisi petani garam Tanah Air.

"Jika Menteri Saleh Husin merasa pesimis, apalagi petani garam kita. Padahal kita punya garis pantai yang lebih panjang ketimbang negara pengekspor (Singapura) garam ke Indonesia," tegas Ketua Bidang Perindustrian dan Perdagangan DPP Partai Perindo, Hendrik Kawilarang Luntungan, dalam keterangannya (Selasa, 10/5).

Hendrik menyatakan demikian terkait pernyataan Menteri Perindustrian Saleh Husin belum lama ini bahwa tidak semua daerah di Indonesia bisa menghasilkan garam dengan standar kualitas baik.


"Hanya daerah tertentu saja yang punya potensi mampu menghasilkan garam dengan NaCL di atas 97 persen dan ini faktor alam. Begitu juga dengan negara lain. Jadi perlu dipahami, tidak semua daerah atau negara yang memiliki wilayah laut luas bisa menghasilkan garam industri," kata Saleh.

Hendrik mengingatkan isu impor garam” jangan hanya jadi sekadar wacana. Namun juga harus dicarikan solusi terbaik untuk kepentingan bangsa kedepan. "PT. Garam selama membeli garam dari petani. Tapi serapan perusahaan BUMN itu masih minim, meski harga per ton sudah cukup baik (Rp 430.000/ton)," ucapnya.

Keseriusan pemerintah melawan impor garam, akan diuji dengan praktek kongkrit. Kualitas produksi petani garam tidak akan bisa bersaing dengan kualitas pabrik besar garam yang ada di dalam negri, jika tidak dibantu negara.

"Jadi, seharusnya sebagai seorang Menteri Perindustrian, Saleh Husin, bukan malah, pesimis dan berkelit pada persoalan yang sangat teknis," katanya mengingatkan.

Hendrik berharap pemerintah untuk melakuan transformasi teknologi efisien terkait industri garam dengan kapasitas menengah dan meberikan suntikan dana baik dalam permodalan atau peningkatan daya beli pemerintah.

"Transformasi teknologi dan suntikan dana, bukan dalam rangka memanjakan petani garam kita. Justru disitulah negara hadir untuk mendidik petani garam menjadi lebih mandiri," demikian Hendrik Luntungan.[zul]

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

UPDATE

Ketum PDIP Tinjau Kantor Baru Megawati Institute

Selasa, 20 Januari 2026 | 22:14

Polisi Bongkar Jaringan Senpi Ilegal Dipakai Begal, Dijual di Facebook Hingga Tokopedia

Selasa, 20 Januari 2026 | 22:09

Bupati Sudewo dan Tiga Kades Kajen Resmi Ditahan, Digiring ke Rutan Pakai Rompi Oranye

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:53

Wapres Gibran Blusukan ke Pasar Borong Daun Bawang

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:48

Istana Rayakan Prestasi Timnas Maroko sebagai Runner-Up Piala Afrika 2025

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:32

Polisi Sudah Periksa 10 Saksi dan Ahli Terkait Pelaporan Pandji Pragiwaksono

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:29

Komisi II Hanya Fokus Revisi UU Pemilu, Bukan Pilkada

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:22

Thomas Djiwandono Mundur dari Gerindra Usai Dicalonkan Jadi Deputi Gubernur BI

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:10

Bupati Pati Sudewo dan Tiga Kades Patok Harga hingga Rp225 Juta per Jabatan Perangkat Desa

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:00

Daftar 28 Perusahaan Sumatera yang Izinnya Dicabut Prabowo

Selasa, 20 Januari 2026 | 20:56

Selengkapnya