Berita

Alasan Ahok Ogah Beri Uang Kerohiman

MINGGU, 01 MEI 2016 | 18:45 WIB | LAPORAN: FEBIYANA

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) punya alasan tersendiri di masa kepemimpinannya tidak ada uang kerohiman bagi warga yang terkena penertiban lahan. Dia menceritakan, ketika masih menjabat sebagai wakil gubernur acapkali menemui warga yang akan digusur tetapi malah memanfaatkan hal tersebut untuk mencari untung.

Menurut Ahok, Pemprov DKI pernah memberikan uang kerohiman kepada warga yang terkena penertiban sebesar Rp 800 ribu. Namun apa yang terjadi mereka justru melakukan aksi demo di depan Gedung Balai Kota. Bahkan, tak lama kemudian kembali membangun pemukiman liar di tempat semula dan meminta lagi uang kerohiman ke Pemprov DKI ketika ditertibkan.

"Pas kita mau bersihkan lagi eh langsung minta kerohiman lagi," ujar Ahok di kediamannya, Perumahan Pantai Mutiara, Jakarta Utara, Minggu (1/5).

Lantaran hal tersebut, dia mengaku kapok memberi uang kerohiman kepada warga yang tempat tinggalnya digusur. Sebagai gantinya, dia memberikan warga rumah susun untuk dihuni.

"Makanya saya bilang tidak ada kerohiman lagi, yang ada adalah rusun buat anda, anak Anda dikasih KJP, naik bus gratis. Ini lebih mahal dari kerohiman loh, dan yang dapat rusun pasti orang situ asli," jelas Ahok.

Peristiwa serupa pun terjadi ketika Pemprov menertibkan warga di pemukiman liar Muara Angke. Dulu, pernah ada seorang ibu yang datang sambil menangis kepada Ahok dengan memohon untuk tidak digusur. Ahok pun menelusuri latar belakang ibu tersebut yang ternyata bukan orang miskin melainkan pemilik lapak yang menyewakan tanah negara ke orang lain.

"Saya cek dia udah diusir dua kali dari Budha Tzu Chi, punya kontrakan Rp 25 juta setahun. Kurang ajar enggak? Saya sudah hapal permainan sandiwara di Jakarta, yang penting kita perlakukan mereka manusiawi, kita memanusiakan manusia," tutup Ahok. [wah] 

Populer

Besar Kemungkinan Bahlil Diperintah Jokowi Larang Pengecer Jual LPG 3 Kg

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:41

Jokowi Kena Karma Mengolok-olok SBY-Hambalang

Jumat, 07 Februari 2025 | 16:45

Alfiansyah Komeng Harus Dipecat

Jumat, 07 Februari 2025 | 18:05

Prabowo Harus Pecat Bahlil Imbas Bikin Gaduh LPG 3 Kg

Senin, 03 Februari 2025 | 15:45

Bahlil Gembosi Wibawa Prabowo Lewat Kebijakan LPG

Senin, 03 Februari 2025 | 13:49

Pengamat: Bahlil Sengaja Bikin Skenario agar Rakyat Benci Prabowo

Selasa, 04 Februari 2025 | 14:20

Komjen Dedi Ultimatum, Jangan Lagi Ada Anggapan Masuk Polisi Bayar!

Rabu, 05 Februari 2025 | 18:12

UPDATE

Prabowo-Erdogan Saksikan Penandatanganan 12 MoU Kerja Sama

Rabu, 12 Februari 2025 | 15:35

Prabowo Tanggung Beban Utang Jokowi, Pemerintahan Jadi Korban Efisiensi Anggaran

Rabu, 12 Februari 2025 | 15:34

KPK Jangan Jadi Alat Kepentingan dalam Kasus Hasto

Rabu, 12 Februari 2025 | 15:32

Volume Transaksi AgenBRILink Tembus Rp1.583 Triliun per Akhir 2024

Rabu, 12 Februari 2025 | 15:09

Bertemu Erdogan, Prabowo Tekankan Penguatan Kemitraan Ekonomi

Rabu, 12 Februari 2025 | 14:58

Mandiri Investment Forum 2025, Strategi Investasi dan Inovasi untuk Pertumbuhan Ekonomi

Rabu, 12 Februari 2025 | 14:53

Ketua Komisi VII Pastikan Tak Ada Kontributor dan Karyawan TVRI-RRI yang Dirumahkan

Rabu, 12 Februari 2025 | 14:51

Anggaran KPU Dipangkas Hampir Rp 1 Triliun

Rabu, 12 Februari 2025 | 14:40

Efisiensi Anggaran Prabowo Dinilai Tepat, Pengamat: Penyusunan Selama Ini Ugal-ugalan

Rabu, 12 Februari 2025 | 14:35

Singgung Efisiensi, Hasto Minta Kepala Daerah PDIP Tak Berpikir Anggaran Dulu

Rabu, 12 Februari 2025 | 14:31

Selengkapnya