Berita

Alasan Ahok Ogah Beri Uang Kerohiman

MINGGU, 01 MEI 2016 | 18:45 WIB | LAPORAN: FEBIYANA

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) punya alasan tersendiri di masa kepemimpinannya tidak ada uang kerohiman bagi warga yang terkena penertiban lahan. Dia menceritakan, ketika masih menjabat sebagai wakil gubernur acapkali menemui warga yang akan digusur tetapi malah memanfaatkan hal tersebut untuk mencari untung.

Menurut Ahok, Pemprov DKI pernah memberikan uang kerohiman kepada warga yang terkena penertiban sebesar Rp 800 ribu. Namun apa yang terjadi mereka justru melakukan aksi demo di depan Gedung Balai Kota. Bahkan, tak lama kemudian kembali membangun pemukiman liar di tempat semula dan meminta lagi uang kerohiman ke Pemprov DKI ketika ditertibkan.

"Pas kita mau bersihkan lagi eh langsung minta kerohiman lagi," ujar Ahok di kediamannya, Perumahan Pantai Mutiara, Jakarta Utara, Minggu (1/5).


Lantaran hal tersebut, dia mengaku kapok memberi uang kerohiman kepada warga yang tempat tinggalnya digusur. Sebagai gantinya, dia memberikan warga rumah susun untuk dihuni.

"Makanya saya bilang tidak ada kerohiman lagi, yang ada adalah rusun buat anda, anak Anda dikasih KJP, naik bus gratis. Ini lebih mahal dari kerohiman loh, dan yang dapat rusun pasti orang situ asli," jelas Ahok.

Peristiwa serupa pun terjadi ketika Pemprov menertibkan warga di pemukiman liar Muara Angke. Dulu, pernah ada seorang ibu yang datang sambil menangis kepada Ahok dengan memohon untuk tidak digusur. Ahok pun menelusuri latar belakang ibu tersebut yang ternyata bukan orang miskin melainkan pemilik lapak yang menyewakan tanah negara ke orang lain.

"Saya cek dia udah diusir dua kali dari Budha Tzu Chi, punya kontrakan Rp 25 juta setahun. Kurang ajar enggak? Saya sudah hapal permainan sandiwara di Jakarta, yang penting kita perlakukan mereka manusiawi, kita memanusiakan manusia," tutup Ahok. [wah] 

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Memutus Urat Nadi Korupsi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:54

Festival Layanan AHU Berdampak 2026 Hadirkan Edukasi ke Masyarakat, Ini Lengkapnya

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:24

Gus Yusuf Legawa Sikapi Dinamika Muktamar ke-35 NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:49

Mendesak Para Kiai Sepuh Turun Tangan Meredam Suhu Panas Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:33

Jalan Sehat jadi Cara Hanura Kalsel Konsolidasikan Pemilu 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:15

Profil 9 Ulama AHWA Muktamar NU: Sosok Kharismatik Penentu Rais Aam PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:45

TikTok dan Tokped Digugat Class Action Rp1,2 Triliun

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:11

Ini 9 Ulama AHWA Terpilih Muktamar ke-35 NU, Suara Mbah Yai Da Paling Tinggi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:46

Dikawal DPR, Tagihan Rp158 Miliar PT Pos Akhirnya Dibayar Kemensos

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:04

Kiai Rembang Cium 'Hidden Agenda' Penjegalan Caketum PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 19:56

Selengkapnya