Presiden Prabowo Subianto/Net
Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Presiden Prabowo Subianto terhadap sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) dinilai sebagai langkah yang tepat.
Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah menilai bahwa anggaran negara seharusnya tidak digunakan untuk program yang tidak memiliki urgensi jelas.
"Kebijakan ini memang harus dilakukan untuk menerapkan visi Asta Cita Prabowo. Selama ini, penyusunan anggaran terkesan ugal-ugalan," ujar Trubus kepada
RMOL, Rabu 12 Februari 2025.
Ia mencontohkan berbagai program pemberdayaan, peningkatan, dan pembinaan yang dijalankan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) kerap tumpang tindih dan hanya berbeda dalam penamaan.
"Program pemberdayaan, pembinaan padahal itu kan sama saja semuanya hanya namanya yang berbeda. Itu biasanya di mark up oleh ASN Spanyol (separuh nyolong), dimanfaatkan (anggarannya). Jadi itu dihapus oleh pemerintah, disusun dari pusat dan dirinci prioritasnya," jelasnya.
Trubus menambahkan bahwa K/L yang terkena dampak efisiensi anggaran harus lebih kreatif dalam mencari sumber pendanaan lain, termasuk menjajaki kerja sama dengan sektor swasta agar tetap bisa bertahan.
"Itu mereka dibutuhkan kreativitas dari pemimpinnya, dia harus bisa melakukan public-private partnership kerja sama dengan swasta, kan banyak lembaga pemerintah yang tidak terkait dengan publik,"tuturnya.
Selain efisiensi, Trubus juga mengusulkan agar pemerintah merampingkan jumlah K/L yang dinilai tidak memiliki peran strategis.
"Badan administrasi kepegawaian negara, BRIN, itu dibubarkan saja itu tidak berkaitan langsung dengan publik dan itu membebani anggaran, jadi harus dirampingkan," pungkasnya.
