Berita

foto: jpnn

Politik

NU Minta Jokowi Tetapkan 1 Juni Sebagai Hari Lahir Pancasila

MINGGU, 01 MEI 2016 | 14:33 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Nahdlatul Ulama atau NU melaksanakan peringatan Hari Lahir NU ke-93 di lapangan Candra Wilwatikta, Pasuruan, Jawa Timur yang dihadiri sekitar 15 ribu massa yang berasal dari kalangan Nahdliyin dan ormas-ormas se-Jatim, antara lain Persatauan Alumni GMNI, FKPPI, PMKRI, dan GMKI.

Yang menarik dari acara yang digelar pada Sabtu malam (30/4) tersebut dimana NU secara resmi dan kelembagaan meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk menetapkan 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila.

"PBNU telah melakukan berbagai kajian akademis, baik yang bersifat historis maupun ideologis, dan hasilnya tidak dapat dipungkiri bahwa pada tanggal 1 Juni 1945 itulah di depan sidang BPUPKI Bung Karno untuk pertama kalinya mencetuskan dan menawarkan gagasannya tentang lima dasar Indonesia merdeka yang beliau beri nama Pancasila," kata Ketua Umum PBNU, KH. Said Aqil Siradj.


Ketua PWNU Jatim, KH. Kiyai Muttawaqil Alallah dalam sambutannya mengatakan keprihatinannya karena sampai detik ini hingga menjelang 72 tahun Indonesia merdeka, Hari Lahir Pancasila sebagai dasar negara masih saja belum ditetapkan.

"Bayangkan, Hari Buruh saja kita peringati, Hari Proklamasi juga kita peringati dan lain-lain, kok Hari Lahir Pancasila tidak pernah kita peringati," tegas Muttawaqil.

Komandan Apel Besar NU, Saefullah Yusuf dalam pidatonya menegaskan "Dari Jawa Timur akan kita kawal penetapan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila," ujarnya berapi-api.

Megawati Soekarnoputri yang diundang secara khusus oleh Panitia dalam kapasitasnya sebagai Presiden RI Kelima dan Putri Bung Karno didapuk untuk menerima dokumen kajian akademis yang telah disusun oleh PBNU tentang usulan penetapan 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila. Dokumen tersebut diserahkan langsung dihadapan 15 ribu hadirin dan tokoh tokoh NU se Jatim oleh Ketua Umum PBNU, KH. Said Aqil Siradj.

Dalam sambutannya Megawati mengungkap perasaan kerinduannya dengan keluarga besar NU. Dia mengatakan hubungan baik dengan NU sudah terbina baik sejak zaman Bung Karno hingga dia meneruskan hubungan dengan Gus Dur. Mega mengungkapkan meskipun sering terjadi perbedaan pendapat dengan Gus Dur pada masa lalu tetapi hubungan pribadi dan kekeluargaan selalu baik hingga saat ini. Mega mengisahkan bahwa Gus Dur pernah berpesan kepada dirinya bahwa antara NU dan PDI Perjuangan atau kalangan Nasionalis tidak boleh pecah.

"Karena jika NU dan Nasionalis pecah maka negara ini bisa bubar, mari kita jaga persatuan bangsa dengan perekat ideologi Pancasila," tutur Mega.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR, Ahmad Basarah yang juga hadir dalam acara tersebut mengungkapkan kebahagiaan dan apresiasinya atas prakarsa PBNU mengusulkan penetapan 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila. Hal ini akan melengkapi dokumen ketatanegaraan yang telah menetapkan tanggal 18 Agustus 1945 sebagai Hari Konstitusi melalui Keppres Nomor 18 tahun 2008.

"Seperti kita ketahui pada tanggal 18 Agustus 1945 tersebut Pantia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau (PPKI) telah mengesahkan utk pertama kalinya UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia merdeka. Dengan demikian akan semakin sempurnalah jika tanggal 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai Hari Lahirnya Pancasila melalui sebuah Keputusan Presiden," kata Basarah tadi malam di Pasuruan Jawa Timur.

Seperti keterangan rilis yang diterima redaksi, dalam kesempatan tersebut Megawati juga didampingi oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristyanto, Ketua DPP PDI Perjuangan, Prananda Prabowo, Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR RI, Ahmad Basarah, Wagub DKI Djarot Saiful Hidayat serta anggota DPR RI Ario Bimo dan Diah Rieke Pitaloka. [rus]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya