Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mengaku pernah
dinasihati oleh penasihat politiknya untuk tidak menggaet pegawai negeri
sipil (PNS) sebagai pasangan dalam pertarungan Pilgub DKI Jakarta tahun
depan.
Menurut penasihatnya, apabila dia mengambil risiko tersebut maka dukungan masyarakat terhadapnya akan turun.
"Saya
dikasih tahu sama penasihat politik, jangan ambil PNS (buat dijadikan
wakil gubernur), apalagi dia bukan ketua ormas," ujar Ahok dalam
sambutannya di acara pelantikan Kepala Kantor Regional V BKN Jakarta,
Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemprov DKI Jakarta,
Jumat (29/4).
Pada kenyataannya, Ahok tetap menunjuk Kepala Badan
Pengelola Keuangan Aset Daerah DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, untuk
mendampingi dirinya dalam mempertahankan kursi DKI 1 melalui jalur
independen.
Ahok pun sekaligus menegaskan bahwa langkahnya
menggandeng Heru menjadi bukti ia tidak memanfaatkan pengaruh yang
dimiliki orang lain.
"Misal bapak Sekda (Saefullah), dia Ketua
PWNU (Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama) DKI, ormas lagi, Betawi lagi,
seharusnya ambil Sekda agar ada suara yang banyak. Tapi saya mau
buktikan saya bukan mau manfaatkan PNS," kata Ahok.
Dirinya memilih Heru lantaran kinerja Heru yang jujur dan memiliki misi yang jelas. Ahok dan
Nama
Heru muncul atas desakan relawan Teman Ahok. Sejauh ini para relawan
sudah berhasil mengumpulkan KTP dukungan sebanyak 710.928 lembar
fotokopi. Selain itu, mereka juga didukung Partai Hanura dan Partai
Nasdem.
"Saya hanya mau menunjukkan berani pilih PNS sebagai
wakil. Untuk menyampaikan pada anda yang punya stigma PNS pasti korup
dan malas. Silakan periksa (Heru) apakah dia betul baik atau tidak,"
imbuhnya.
[sam]
