. Sikap Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama dinilai bertentangan dengan Presiden Jokowi yang berkomitmen membangun poros maritim.
Sikap Ahok itu adalah mengusir nelayan dan menantang nelayan jangan tinggal di Jakarta sebab akan jadi kota jasa.
Penilaian tersebut disampaikan Eksekutif The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Srihartati, seperti dilansir rmoljakarta, Kamis (21/4).
"Dalam konstitusi diamanatkan bahwa tugas negara adalah membangun untuk semua. "Berarti nelayan yang digusur itu mestinya juga menjadi subjek pembangunan," tegas dia.
Menurut dia, sebuah reklamasi maknanya mengembalikan fungsi pantai ke dalam ekosistemnya, bukan membuat ekosistem baru. Sementara Ahok mengajukan alasan reklamasi ditujukan agar Kota Jakarta punya nilai tambah ekonomi yang luar biasa dengan cara memberikan wilayah pantai kepada bisnis properti.
"(Pertanyaannya) apa hanya properti yang bisa membuat nilai Jakarta bertambah?†ucapnya.
Kalau akan tetap melihat reklamasi dalam perspektif ekonomi, dia menyarankan sebaiknya kawasan pantai utara Jakarta dipersiapkan untuk sandar kapal-kapal persiar kelas dunia.
"Jadi untuk menambah nilai ekonomi Kota Jakarta tidak harus dengan bisnis properti. Masih banyak cara lain yang dapat dilakukan tanpa mengundang kontroversial," pungkasnya.
[dem]
