Penduduk Asli Indonesia: Hentikan Penggusuran Dan Stop Reklamasi

Penggusuran yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap beberapa lokasi yang ditempat rakyat miskin tak dapat diterima. Apalagi, Pemprov di bawah pimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama masih akan melakukannya di sejumlah lokasi lainnya.

Menurut Ketua Komite Penduduk Asli Indonesia (KOPAI) Syahrul Effendi Dasopang, tindakan Ahok tersebut menyisakan bom waktu. Sebab, pada saat bersamaan, pembangunan wilayah-wilayah elit tak terbendung.

"Aksi-aksi penggusuran yang dilancarkan oleh Ahok tanpa henti terhadap masyarakat miskin Jakarta menyulut emosi publik. Sementara (Ahok) membiarkan makin massifnya pembangunan kawasan-kawasan mewah di utara Jakarta. (Ini) telah menciptakan kondisi Jakarta yang siap meledak pada waktunya," jelas Syahrul dalam keterangannya petang ini (Sabtu, 16/4).

Karena itu, dia mendesak Ahok untuk menghentikan aksi penggusuran tempat tinggal rakyat miskin. "Berikan pekerjaan pada masyarakat miskin dan pengangguran di DKI," ungkapnya.

Demikian pula pembangunan kawasan-kawasan mewah, seperti reklamasi pantai utara Jakarta, dia menegaskan, juga harus dihentikan.

Terakhir, mantan Ketua Umum PB HMI ini mengingatkan semua pihak untuk mewaspada dan menghindari jebakan strategi komunis untuk mengeskalasi pertentangan-pertentangan kaya vs miskin yang menyulut emosi massal.

Menurutnya, apabila pemda DKI di bawah pimpinan Ahok terus melancarkan penggusuran dengan kekerasan sementara orang-orang kaya terus dimanjakan dan dilindungi, dapat diduga aksi Ahok paralel dengan strategi komunis.

"Untuk hal ini, jika Ahok tidak mengoreksi diri terhadap aksinya, maka masyarakat diserukan untuk mengoreksi Ahok secara langsung dan tegas," demikian Syahrul Effendi Dasopang.

Dalam beberapa waktu berdekatan belakangan ini, Ahok sudah menggusur Kampung Pulo, Kalijodo, dan Pasar Ikan. Dalam waktu dekat, Ahok juga disebutkan akan menggusur Kampung Luar Batang dan sejumlah lokasi lainnya. [zul]