WARGA di perkampungan-perkampungan seperti Luar Batang, Kampung Pulo, Bukit Duri adalah manusia sesama kita. Mereka punya akal sehat, nurani, hak dan kewajiban sebagai warga negara yang juga sama seperti kita.
Pada dasarnya merekalah yang paling faham tentang apa yang mereka butuhkan dalam hidup mereka di lingkungan dan bersama warga Jakarta lainnya. Segala alternatif inovasi dan solusi yang berasal dari luar kehidupan mereka, harus didialogkan dan diintegrasikan dengan hidup mereka.
Ini contoh bagaimana komunitas warga Bukit Duri, Jakarta Selatan merancang bersama dan mengusulkan pada Pemprov. DKI, solusi kreatif pendirian Kampung Susun Manusiawi Bukit Duri.
Selang sehari setelah upacara inagurasi Jokowi-Ahok karena terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017, pada tanggal 16 Oktober 2012, Jokowi dengan disertai rombongannya, yaitu walikota, para kepala dinas Pemprov DKI, camat, lurah, kembali datang di tengah simbol haribaan kaum miskin urban Jakarta, di Sanggar Ciliwung Merdeka di Bukit Duri, bantaran sungai Ciliwung, untuk mengucapkan terima kasihnya yang tulus.
Pada kesempatan dialog publik yang terbuka, tenang, bersuasana semangat perjuangan yang magis dengan perwakilan komunitas-komunitas warga pinggiran disaksikan puluhan awak media dari dalam dan luar negeri itu, bahkan Jokowi sebagai gubernur baru, mempersilahkan komunitas warga Bukit Duri yang didampingi Ciliwung Merdeka, menyampaikan konsep design "Kampung Susun Manusiawi Bukit Duri" (KSM-BD).
Pada kesempatan itulah, gubernur dan wakil gubernur mengungkapkan "janji takzim". Bahwa kampung-kampung di bantaran sungai di Bukit Duri dan Kampung Pulo, tidak akan digusur, melainkan hanya akan dilakukan revitalisasi, pembangunan perbaikan kualitas kehidupan kampung kembali. Disetujui, di Bukit Duri akan dibangun "pilot project" KSM-BD, yang rencananya akan dibangun di RT 06, 07, 08 RW 012, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan.
Prasyarat yang diberikan oleh pak Jokowi dan disanggupi warga adalah bahwa rencana pembangunan "Kampung Susun Manusiawi Bukit Duri" sebagai "rusunami", (rumah susun milik sendiri), yang direncanakan akan dibangun 420 unit itu, harus disetujui mayoritas warga yang akan menempatinya. Rencana pembangunan itu juga harus sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Pemprov DKI. Antara lain, sungai Ciliwung, selain akan diperdalam dan dibersihkan, juga akan dilebarkan dari rata-rata 20 meter menjadi 35 meter (usulan dari pak Jokowi sendiri).
Bangunan lima lantai itu akan didirikan 5 meter dari bibir sungai, dan menghadap ke sungai. Demikian pun biaya yang dikeluarkan untuk proses pembangunannya, bahan bangunan dan lain sebagainya haruslah murah.
Diusulkan oleh warga dan komunitas Ciliwung Merdeka, perbandingan pembiayaan keseluruhannya adalah 50 persen dari Pemprov DKI, 30 persen dari warga Bukit Duri RW 12, dan 20 persen dari beberapa investor yang dikontrol Pemprov DKI.
Disebut "Kampung Susun", karena merupakan alternatif dari proyek rusunawa yang selama ini di Indonesia dianggap gagal, karena hanya menyediakan tempat tinggal/tidur semata, tidak ada ruang untuk usaha/mencari nafkah, tak ada ruang sosial, ruang ekonomi, ruang budaya dan religius. Konsep design KSM-BD, pada dasarnya merupakan bangunan pemukiman inkramental, bahkan "kampung tumbuh", yang mengadopsi pola kehidupan kampung tradisional, yang dibangun secara partisipatif, yang sarat dengan ikhtiar pelestarian alam, lingkungan hidup sehat, wirausaha sosial-ekonomi, ruang-ruang sosial, sistem komunikasi terbuka, tersedia ruang-ruang seni-budaya dan religiusitas warga. [***]
Penulis adalah rohaniawan, Romo I. Sandyawan.
