Pemerintah Filipina sampai saat ini belum mengizinkan Indonesia mengirimkan pasukan militer untuk terlibat dalam operasi pembebasan 10 WNI yang disandera kelompok separatis Abu Sayyaf. ‎
Kalangan DPR berpandangan, sebenarnya masih ada celah yang bisa dinegosiasikan kepada pemerintah Filipina yang beralasan izin tidak bisa diberikan karena sesuai konstitusi mereka pasukan dan fasilitas militer asing tak diperbolehkan berada di wilayah Filipina.
"Dalam konteks hukum internasional sebenarnya sikap pemerintah Filipina tersebut masih bisa dinegosiasikan," kata anggota Komisi III DPR, Sufmi Dasco Ahmad, Kamis (14/4).‎
Menurut dia, ada tiga alasan bisa dijadikan alasan pelibatan Indonesia dalam pembebasan sandera. Pertama, kawasan hutan Tipo Tipo, Basilan, secara de facto dikuasai oleh kelompok Abu Sayyaf sehingga pengiriman pasukan Indonesia dapat disamakan dengan pengiriman ke daerah yang tidak ada kekuasaan negara, seperti halnya Somalia.
Alasan kedua, secara prinsip kehadiran pasukan Indonesia adalah justru untuk membantu pemerintah dan negara Filipina menghadapi pemberontak separatis yang mengganggu keamanan. Sehingga pasukan Indonesia hadir di Filipina bukanlah sebagai musuh melainkan sebagai sahabat.
"Alasan lainnya, secara teknis pasukan Indonesia akan berkoordinasi dengan militer Filipina dengan batasan waktu dan wilayah operasi yang sepesifik," katanya.‎
Karena itulah dia berharap dalam waktu dekat ada perubahan sikap yang signifikan dari pemeritah Filipina. Waktu terus berjalan dan ancaman keselamatan bagi WNI yang disandera kian hari kian besar. ‎
"Sebagai negara sahabat adalah wajar jika kedua negara saling membantu, Filipina membantu menyelamatkan sandera WNI dan Indonesia membantu menghadapi pemberontak Abu Sayyaf," demikian Sufmi.‎
[dem]
