Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk segera menangkap Menteri BUMN Rini Soemarno atas dugaan telah menarima suap 5 juta dolar AS atau setara Rp 65 miliar dari pejabat China.
Desakan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (HUMANIKA), Syaroni, dalam perbicangan dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu (Rabu, 13/4).
"KPK harus cepat bergerak. Siapa pun yang terlibat dan menikmati uang suap harus segera ditangkap," katanya.
Informasi adanya transfer dana kepada Rini Soemarno, sebut Sya'roni, bisa dijadikan bukti awal untuk meminta keterangan dari Rini Soemarno dan membongkar kasusnya.
Menurut dia, informasi adanya transfer uang 5 juta dolar AS ke Rini Soemarno tak bisa dianggap sepele sebab informasi tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Gubernur Provinsi Hainan, Ji Wenlin, oleh otoritas penegak hukum di China.
Terungkap bahwa Ji Winlen-lah yang mengatur transfer ke Rini dan belakangan pengadilan korupsi di China memvonis Ji Wenlin dengan 14 tahun penjara.
Ji Wenlin divonis bersalah bersama Zhoun Yong Kang, petinggi Komite Pusat Partai Komunis China, karena terbukti melakukan korupsi dalam rentang delapan tahun terakhir. Ji Wenlin bersama Zhoun Yong Kang diketahui mendapatkan komisi sebesar 10-20% dari setiap proyek yang dimenangkan sejumlah perusahaan China di berbagai negara di Asia.
Salah satu perusahaan yang mereka bantu memenangkan proyek adalah China Railway Construction Limited (CRC) yang di Indonesia menggarap proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Selain itu, Sya'roni mendesak Presiden Jokowi untuk kooperatif atas terbongkarnya kasus penyuapan ini. Langkah awal, presiden bisa memberhentikan Rini Soemarno agar bisa memudahkan penyelidikan sekaligus menutup kemungkinan upaya Rini Soemarno menghilangkan barang bukti.
"Presiden Jokowi harus segera memecat Rini Soemarno dari Kabinet Kerja. Tentu saja, penghentian proyek kereta cepat Jakarta-Bandung karena terindikasi berlumuran suap merupakan langkah lain yang harus dilakukan segera oleh Presiden Jokowi," demikian Sya'roni.
[dem]
