Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan untuk Chairman Agung Sedayu Group, Sugiyanto Kusuma alias Aguan, hari ini (Rabu, 13/4).
Aguan diperiksa dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana pemberian hadiah atau janji terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Zonasi dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.
"(Aguan) diperiksa sebagai saksi," ujar Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati di Gedung KPK Jakarta.
Aguan diketahui sudah dicegah bepergian keluar negeri oleh KPK. Aguan adalah pimpinan PT Agung Sedayu yang merupakan induk dari PT Kapuk Naga Indah, salah satu dari dua pengembang yang sudah mendapat izin pelaksanaan reklamasi dari Pemprov DKI.
Hari ini KPK juga menjadwalkan pemeriksaan untuk staf khusus Gubernur DKI Jakarta, Sunny Tanuwidjaya. Sunny juga diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana pemberian hadiah terkait pembahasan Raperda Pantai Utara Jakarta. Sama seperti Aguan, Sunny juga sudah dicegah bepergian keluar negeri.
Sunny disebut-sebut berkomunikasi dengan Aguan untuk membicarakan kewajiban pengembang reklamasi membayar kontribusi 15 persen dalam raperda agar kontribusinya diturunkan hingga hanya menjadi lima persen.
Di dalam Peraturan Daerah No 8 tahun 1995, sebenarnya, hanya diatur kewajiban pembuatan fasilitas sosial dan umum serta kontribusi pengembang seluas 5 persen lahan. Namun saat Basuki menjadi Gubernur DKI Jakarta, ia menambahkan kontribusi 15 persen lahan sehingga pemerintah DKI Jakarta mendapat uang Rp 48,8 triliun.
